Artikel Analisis
Oleh: Muhammad Agus Zakariyya, S.E.,
Garut (Jabar), Radar007.com — Di balik megahnya balai kota dan ruang-ruang rapat pemerintahan daerah, terdapat sebuah garis tipis yang kian memudar: batas antara identitas sebagai pelayan publik dan sebagai pemilik atau pengendali kepentingan bisnis.
Data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode Maret 2026 kembali mengangkat fenomena lama yang terus berulang dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Sejumlah kepala daerah tercatat tidak hanya memegang kendali pemerintahan wilayah, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang dalam dunia usaha, bahkan sebagian di antaranya memimpin jaringan bisnis yang cukup besar.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang potensi konflik kepentingan dan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Mahkota Kekuasaan dan Neraca Kekayaan
Bagi sebagian kepala daerah, jabatan bupati tidak selalu dipandang sebagai jalan untuk memperkaya diri. Dalam sejumlah kasus, posisi tersebut justru dipahami sebagai perpanjangan pengabdian kepada masyarakat, meskipun beriringan dengan kepemilikan aset yang besar.
Salah satu contoh yang sering disorot adalah Aep Syaepuloh, Bupati Karawang. Berdasarkan data yang beredar, ia termasuk dalam jajaran kepala daerah dengan kekayaan signifikan, dengan estimasi mencapai Rp395,9 miliar.
Di luar jabatan publiknya, Aep dikenal sebagai pemilik PT Galuh Citarum, perusahaan yang bergerak di sektor pengembangan kawasan industri dan properti di Jawa Barat. Mengingat Karawang merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia, pertemuan antara kebijakan tata ruang dan kepentingan industri properti sering kali menjadi titik yang sensitif dan memerlukan pengawasan publik yang ketat.
Fenomena serupa juga terlihat di Sulawesi Selatan. Andi Muchtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, memiliki latar belakang kuat sebagai pengusaha sebelum memasuki dunia pemerintahan. Melalui jaringan bisnis Amaly Group, ia dikenal aktif dalam sektor perkapalan dan perdagangan internasional.
Secara regulasi, kepala daerah memang diwajibkan melepaskan jabatan struktural dalam perusahaan saat menjabat. Namun, dalam praktiknya, pengaruh seorang pendiri perusahaan terhadap jaringan bisnisnya sering kali masih terasa kuat, terutama dalam perspektif mitra usaha dan publik.
Sorotan Publik di Garut
Di Kabupaten Garut, isu serupa juga menjadi perhatian masyarakat. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi dan mantan Rektor Universitas Garut, tercatat mengalami perkembangan aset yang cukup signifikan dalam laporan LHKPN.
Berdasarkan data yang dilaporkan pada 10 Maret 2015, total kekayaannya tercatat sekitar Rp1,448 miliar. Namun dalam laporan tahun 2024, ketika ia maju sebagai calon bupati, jumlah kekayaan tersebut tercatat meningkat menjadi sekitar Rp5,2 miliar.
Kenaikan nilai aset tersebut tentu tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun di tengah dinamika politik lokal, publik mulai memperhatikan kemungkinan keterkaitan antara aktivitas bisnis yang berada di sekitar lingkaran keluarga dengan kebijakan pemerintahan daerah.
Hingga saat ini, informasi mengenai struktur korporasi atau kepemilikan bisnis yang berkaitan dengan keluarga inti belum sepenuhnya terverifikasi secara resmi. Meski demikian, potensi konflik kepentingan tetap menjadi isu penting yang perlu dijawab melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Zona Abu-Abu Kepemilikan Bisnis
Secara hukum, Undang-Undang Pemerintahan Daerah melarang kepala daerah untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris aktif di perusahaan swasta selama masa jabatan.
Namun regulasi tersebut tidak secara tegas melarang kepala daerah untuk memiliki saham atau aset bisnis yang dikelola oleh pihak lain, termasuk oleh keluarga inti.
Di sinilah muncul zona abu-abu dalam tata kelola pemerintahan.
Di berbagai daerah, jejak bisnis para kepala daerah dapat ditelusuri jauh sebelum mereka memasuki dunia politik. Misalnya:
Haji Harno, Bupati Rembang, dikenal memiliki fondasi usaha di sektor transportasi dan logistik.
Sudewo, Bupati Pati, tercatat memiliki aset dari sektor properti dan konstruksi.
Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, memiliki hubungan dengan jaringan bisnis keluarga di bidang jasa outsourcing.
Menurut Zakariyya, isu utama sebenarnya bukan pada besar kecilnya kekayaan seorang kepala daerah, melainkan pada potensi self-dealing atau konflik kepentingan.
Ketika seorang kepala daerah memiliki afiliasi dengan sektor usaha tertentu seperti konstruksi atau pengadaan jasa sementara pemerintah daerah tengah menjalankan proyek infrastruktur besar, maka publik tentu memiliki alasan kuat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.
Lampu Kuning dari Kasus Pekalongan
Awal Maret 2026 menjadi pengingat penting bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, dilaporkan terseret dalam proses investigasi aparat penegak hukum terkait dugaan intervensi jabatan. Kasus tersebut menjadi perhatian karena diduga melibatkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), perusahaan yang disebut berada dalam lingkaran keluarga.
Perkara ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan meskipun dikelola oleh kerabat atau melalui kepemilikan saham pasif tetap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diatur dengan transparansi yang memadai.
Kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi tata kelola pemerintahan daerah, bahwa relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis harus diawasi secara ketat agar tidak mencederai kepercayaan publik.
Menanti Transparansi yang Lebih Kuat
Memasuki tahun 2026, tuntutan masyarakat terhadap transparansi konflik kepentingan semakin menguat.
Para kepala daerah yang memiliki latar belakang pengusaha kini berada di persimpangan penting: apakah pengalaman bisnis mereka akan menjadi modal manajerial untuk mempercepat pembangunan daerah, atau justru membuka ruang bagi munculnya kepentingan pribadi dalam kebijakan publik.
Di atas mimbar pemerintahan, mereka disumpah sebagai pelayan rakyat.
Namun di sisi lain, jejak kepemilikan aset dan portofolio bisnis tetap menjadi bagian dari identitas mereka sebagai individu.
Menurut Zakariyya, garis tipis antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis hanya dapat dijaga melalui dua hal utama:
1. Integritas personal yang kuat dari para pemimpin daerah, dan
2. Pengawasan aktif dari masyarakat serta lembaga pengawas negara.
Dalam demokrasi yang sehat, transparansi bukanlah ancaman bagi pejabat publik melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan rakyat.(**)
