Radar007.com | Bener Meriah
Skandal pembangunan hunian sementara (huntara) kembali mencuat. Di tengah penderitaan korban bencana, fasilitas yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi sumber masalah.
Air hujan masuk ke kamar, lantai salah konstruksi, hingga serangan ulat bulu memaksa warga mengungsi. Kondisi ini memicu kemarahan keras dari pakar hukum internasional, Prof. Sutan Nasomal, yang menilai ada indikasi kelalaian serius bahkan dugaan permainan anggaran.
Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) dari empat desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo kini hidup dalam kondisi memprihatinkan di huntara yang jauh dari standar kelayakan.
Bangunan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dipenuhi masalah fatal:
Air hujan merembes masuk ke kamar
Tidak ada talang air dan drainase
Lantai miring ke dalam ruangan
Listrik padam di sejumlah unit
Struktur bangunan rapuh dan material berkualitas rendah
Serangan ulat bulu yang membahayakan kesehatan
Akibatnya, sebagian warga memilih meninggalkan huntara demi keselamatan.
PERNYATAAN KERAS:
Prof. Sutan Nasomal tak menahan amarahnya. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan serius pemerintah dalam melindungi rakyat.
“Jangan di tengah musibah rakyat, ada yang bermain di atas penderitaan mereka! Ini kejahatan moral. Huntara harus manusiawi, bukan proyek asal jadi!” tegasnya.
Ia bahkan mendesak Presiden RI untuk turun langsung ke Aceh dan memerintahkan evaluasi total.
“Presiden harus datang! Perintahkan gubernur, bupati, wali kota untuk sidak. Jangan ada yang mempermainkan anggaran bencana!”
SOROTAN TAMBAHAN: DUGAAN ‘TIM SILUMAN’
Masalah tak berhenti di situ. Dugaan penyelewengan bantuan sembako juga mencuat.
Warga seharusnya menerima 2 paket bantuan
Fakta di lapangan: hanya menerima 1 paket
Di lokasi lain bahkan ada yang menerima 3 paket
Perbedaan ini memunculkan dugaan adanya “tim siluman” yang bermain dalam distribusi bantuan.
TEKANAN KE PEMDA:
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti kinerja pemerintah daerah.
“Bupati Bener Meriah harus sigap! Jangan biarkan rakyat menderita karena proyek yang tidak maksimal!”
PENUTUP KUAT:
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa di balik bencana, masih ada potensi penyimpangan yang merugikan rakyat.
Warga kini hanya berharap satu hal: keadilan, transparansi, dan tempat tinggal yang benar-benar layak—bukan sekadar proyek anggaran.(red)
