Antrian BBM Mengular, Ekonom Soroti Ancaman Kelangkaan: Pemerintah Diminta Jamin Pasokan dan Lindungi Daya Beli Rakyat
Jakarta, Radar007.com – Polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kini dinilai tidak lagi semata berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru berupa dugaan kelangkaan pasokan di sejumlah daerah. Fenomena antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, menyampaikan keprihatinannya saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media cetak dan media online di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Masyarakat mulai dihantui rasa khawatir. Di balik kenaikan harga BBM, kini muncul ancaman kelangkaan yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU. Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi di negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, dan nikel. Pemerintah harus segera mengantisipasi dan menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap ketersediaan BBM,” tegas Prof. Sutan.
Menurutnya, antrean BBM yang berlangsung hingga satu sampai dua jam merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat. Pengendara, khususnya pengguna sepeda motor yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah, harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi teriknya matahari demi memperoleh BBM bersubsidi.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena banyak masyarakat terlambat bekerja, distribusi barang terganggu, serta aktivitas usaha ikut melambat akibat tersendatnya pasokan energi.
Selain persoalan antrean, Prof. Sutan juga menyoroti efek domino kenaikan harga BBM yang dinilai telah mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya distribusi. Akibatnya, beban ekonomi masyarakat semakin berat di tengah kondisi daya beli yang masih lemah.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan stok BBM tetap aman dan stabil, sekaligus memperluas program pasar murah guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada persoalan pasokan BBM. Stabilitas harga pangan juga harus dijaga. Masyarakat menunggu langkah nyata melalui operasi pasar dan pasar murah agar kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujarnya.
Prof. Sutan turut mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak mengabaikan kelompok rentan, khususnya lansia, anak yatim, dan masyarakat miskin di daerah pedesaan. Menurutnya, mereka merupakan kelompok yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi dan kenaikan biaya hidup.
Ia meminta pemerintah memperkuat program bantuan sosial agar kelompok tersebut tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan dan layanan sosial.
“Negara harus hadir melindungi rakyat kecil. Lansia yang sudah tidak produktif dan anak-anak yatim tidak boleh menjadi korban dari tekanan ekonomi. Bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pendapat narasumber. Klaim mengenai kelangkaan BBM dan kondisi pasokan perlu diverifikasi dengan data resmi dari instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang.
