Sumut, Radar007.com — Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik di tengah perdebatan mengenai politik dinasti dan kualitas demokrasi Indonesia. Direktur LKPI, Irwansyah Nasution, menilai isu tersebut tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi pertarungan hukum, politik, etika, dan legitimasi kekuasaan.
Dalam tulisan bertajuk “Sengkarut Ijazah Jokowi dan Politik Dinasti” (Bagian 42) yang diterima redaksi, Irwansyah menyebut hampir setiap hari ruang publik, khususnya media sosial, dipenuhi berbagai narasi mengenai polemik ijazah Joko Widodo. Menurutnya, derasnya arus opini publik telah membentuk tekanan psikologis yang membuat persoalan tersebut dipandang sebagian kalangan sebagai pintu masuk untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan negara selama pemerintahan sebelumnya.
Ia mengatakan, berbagai dugaan pelanggaran hukum, etika, maupun moral yang pernah mencuat semasa pemerintahan Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan dinilai perlu memperoleh kepastian melalui mekanisme hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi kehidupan bernegara di masa mendatang.
Menurut Irwansyah, kubu yang menggugat masih mendesak agar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka dokumen ijazah asli guna kepentingan verifikasi publik. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Secara administratif, ijazah tersebut tetap diakui sah oleh institusi yang berwenang, sementara proses hukum terkait berbagai gugatan masih berlangsung.
Selain polemik ijazah, Irwansyah turut mengkritisi fenomena politik dinasti yang menurutnya semakin menguat dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia berpendapat bahwa praktik keterlibatan keluarga pejabat dalam kontestasi politik memang tidak dilarang secara hukum, tetapi tetap menyisakan pertanyaan serius mengenai etika, moralitas politik, dan kualitas demokrasi.
Menurutnya, demokrasi yang hanya bertumpu pada suara mayoritas tanpa penguatan integritas moral berpotensi melahirkan pembusukan sistem. Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan ungkapan, “Segudang kepintaran mudah dikalahkan oleh segenggam kekuasaan.”
Irwansyah menilai dinamika politik Indonesia akan terus diwarnai konflik kepentingan, persaingan kekuasaan, dan pertarungan hukum. Ia mempertanyakan apakah polemik yang berkembang saat ini merupakan murni proses penegakan hukum, perang politik antarkekuatan, atau kombinasi keduanya yang berpotensi mengubah arah perjalanan demokrasi Indonesia.
Di akhir tulisannya, Irwansyah berharap bangsa Indonesia mampu melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem demokrasi agar lebih menjunjung tinggi etika, moralitas, supremasi hukum, dan keadilan. Ia menutup pandangannya dengan mengutip makna firman Tuhan bahwa, “Apabila datang kebenaran, maka lenyaplah kebatilan.”
Secara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap dugaan pelanggaran wajib dibuktikan melalui proses peradilan, bukan semata melalui opini publik. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak masyarakat memperoleh informasi publik sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Reporter: Erwanto
Sumber: Direktur LKPI, Irwansyah Nasution
