Batu Bara, Radar007.com — Pernyataan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, terkait pentingnya loyalitas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer saat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Batu Bara beberapa waktu lalu, memantik perhatian publik. Sebagian kalangan menafsirkan pernyataan tersebut sebagai penegasan terhadap disiplin birokrasi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan mengapa isu loyalitas kembali menjadi sorotan di tengah dinamika pemerintahan daerah.
Jika dicermati secara substansial, pesan yang disampaikan Bupati Baharuddin bukanlah ajakan untuk tunduk secara membabi buta kepada atasan. Sebaliknya, loyalitas yang dimaksud adalah kesetiaan terhadap sumpah jabatan, konstitusi, aturan hukum, serta komitmen menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), loyalitas memiliki makna strategis. Pertama, loyal terhadap amanah jabatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, loyal terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga, loyal menjaga marwah institusi, kerahasiaan negara, serta konsistensi dalam mengawal program-program pembangunan yang telah menjadi keputusan bersama.
Pesan tersebut tampaknya lahir dari kegelisahan terhadap fenomena menurunnya motivasi kerja sebagian aparatur akibat tekanan ekonomi yang semakin berat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi semangat, produktivitas, dan dedikasi ASN maupun tenaga honorer dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Di sinilah letak urgensi pernyataan Bupati Baharuddin. Loyalitas bukan sekadar slogan birokrasi, melainkan fondasi agar roda pemerintahan tetap berjalan dalam satu arah yang jelas. Sebab tanpa loyalitas terhadap sistem dan tujuan organisasi, koordinasi pemerintahan dapat terganggu dan berujung pada lemahnya pelayanan kepada masyarakat.
Ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, pemerintahan membutuhkan nahkoda yang mampu mengendalikan arah perjalanan. Ketika setiap awak kapal ingin menentukan haluan sendiri, maka risiko kehilangan arah menjadi semakin besar. Dalam konteks pemerintahan, kepala daerah memiliki mandat konstitusional untuk mengambil keputusan strategis, mengoordinasikan kebijakan, sekaligus menjadi motivator bagi seluruh perangkat daerah.
Namun loyalitas semata tidak cukup. Loyalitas harus berjalan beriringan dengan integritas. Aparatur yang berintegritas dituntut menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam mengelola administrasi pemerintahan. Data harus berbasis fakta, kebijakan harus dijalankan sesuai aturan, serta setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, serta loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur kewajiban ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
Karena itu, loyalitas dan integritas sejatinya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Loyalitas tanpa integritas berpotensi berubah menjadi alat kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, integritas tanpa loyalitas terhadap tujuan organisasi akan melahirkan birokrasi yang tidak solid dan sulit bergerak secara kolektif.
Pada akhirnya, penekanan Bupati Baharuddin mengenai loyalitas dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam jangka panjang. Tujuannya bukan membungkam kritik, melainkan memastikan seluruh elemen birokrasi bergerak dalam satu visi untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Batu Bara.
Reporter: Erwanto
Sumber: Direktur LKPI
