PEKANBARU, Radar007.com — Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Riau kembali membuka pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya menikmati subsidi negara. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan Solar maupun Pertalite, kendaraan tertentu justru diduga bebas melakukan pengisian berulang dengan berbagai modus.
Ini bukan lagi sekadar persoalan antrean. Ini menyangkut dugaan permainan distribusi BBM subsidi yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Dugaan penggunaan banyak barcode, kendaraan langsir, tangki modifikasi, hingga pembelian berulang di sejumlah SPBU menjadi sorotan. Jika praktik tersebut benar terjadi, maka sistem digitalisasi subsidi yang seharusnya menjadi alat pengawasan justru patut dipertanyakan efektivitasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan aktivitas penampungan BBM subsidi disebut masih berlangsung di sejumlah wilayah Riau.
Pertanyaannya sederhana: mengapa masyarakat yang membutuhkan BBM harus antre panjang, sementara kendaraan yang diduga menjadi bagian dari jaringan pelangsir justru bisa berulang kali mendapatkan BBM subsidi?
Tangkap Sopir, Bos Besar Kapan Dibongkar?
Selama ini, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sering kali identik dengan penindakan terhadap sopir, kernet, penjaga gudang atau pelaku lapangan.
Padahal, mereka hanyalah bagian paling bawah dari sebuah rantai.
Jika BBM subsidi dikumpulkan dalam jumlah besar, tentu publik berhak mengetahui siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengatur kendaraan, siapa yang menentukan lokasi penampungan, siapa pembelinya, dan siapa yang menikmati keuntungan terbesar.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada “kaki”, tetapi tumpul ketika harus menyentuh “kepala” jaringan.
Ketua DPW LSM ABRI Riau, Antonio Hasibuan, mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Menurutnya, dugaan jaringan mafia BBM subsidi harus dibongkar secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum operator SPBU maupun pihak yang diduga menjadi pemodal.
“Kalau memang ada jaringan besar, jangan hanya menangkap sopir atau penjaga gudang. Bongkar siapa pemodal dan pengendalinya,” tegas Antonio, Sabtu (29/8/2026).
Nama Andika Disorot, Gudang Diduga Berada di Dua Wilayah
Antonio juga menyoroti dugaan jaringan yang dikaitkan dengan seseorang bernama Andika.
Berdasarkan informasi dan pemantauan lapangan yang disampaikan kepadanya, aktivitas gudang yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM disebut berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, serta wilayah Langgapayung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
Namun demikian, informasi tersebut masih merupakan dugaan dan membutuhkan pembuktian serta pemeriksaan resmi aparat penegak hukum.
Justru karena itulah, Polda Riau dan jajaran terkait harus turun tangan melakukan verifikasi secara terbuka.
Jika tudingan itu tidak benar, klarifikasi dan pemeriksaan dapat menjadi jawaban.
Jika benar ditemukan aktivitas ilegal, maka penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Gudang Dekat Jalan Lintas Sumatra Jadi Sorotan
Investigasi lapangan DPW LSM ABRI Riau pada Rabu (26/8/2026) sore juga menyoroti sebuah lokasi yang disebut berada sekitar 300 meter dari Jalan Lintas Sumatra.
Dari pemantauan tersebut, terlihat sejumlah kendaraan keluar-masuk lokasi, termasuk kendaraan tangki berwarna biru-putih, bus dan Colt Diesel.
Lokasi tersebut disebut memiliki akses yang cukup tertutup dan dilengkapi portal besi bertuliskan “Tamu Wajib Lapor”. Sementara pada bagian gerbang disebut terdapat tulisan “Bengkel Mobil”.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang semestinya dijawab secara resmi:
Apakah benar lokasi tersebut hanya bengkel? Jika iya, mengapa aktivitas kendaraan dalam jumlah tersebut perlu diperiksa secara ketat? Apakah ada aktivitas penyimpanan BBM? Dari mana asal BBM yang masuk? Ke mana distribusinya? Dan siapa pemilik sebenarnya?
Semua pertanyaan tersebut seharusnya bisa dijawab melalui pemeriksaan aparat.
Isu “Backup” Jangan Jadi Tameng, Tapi Harus Dibuktikan
Di tengah maraknya dugaan penyelewengan BBM subsidi, berkembang pula isu mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan “backup” terhadap jaringan mafia BBM.
Tuduhan tersebut sangat serius.
Tidak boleh ada institusi maupun individu yang kebal hukum.
Jika isu tersebut tidak benar, aparat harus membuktikannya dengan tindakan penegakan hukum yang transparan.
Namun apabila ditemukan bukti adanya oknum aparat yang melindungi aktivitas ilegal, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan rusaknya integritas penegakan hukum.
Publik tidak membutuhkan sekadar bantahan.
Publik membutuhkan pembuktian.
Pertamina Harus Berani Buka Data
Pertamina Patra Niaga juga tidak boleh hanya menjadi penonton.
Sistem digitalisasi subsidi menggunakan nomor polisi dan barcode seharusnya mampu mendeteksi pola pembelian yang tidak normal.
Jika sebuah kendaraan diduga dapat melakukan pembelian berulang di beberapa SPBU dalam satu hari, maka sistem patut diuji.
Apakah sistemnya gagal mendeteksi, atau ada celah yang sengaja dimanfaatkan?
Pertamina bersama aparat penegak hukum perlu melakukan audit distribusi terhadap SPBU yang mengalami antrean ekstrem.
Data kuota harus dibedah.
Data transaksi harus diperiksa.
Pola kendaraan harus ditelusuri.
Barcode yang digunakan berulang harus dianalisis.
Dan SPBU yang memiliki pola distribusi tidak wajar harus diperiksa secara serius.
Rakyat Antre, Mafia Diduga Panen Keuntungan
Situasinya menjadi ironis.
Masyarakat antre.
Sopir kehilangan waktu.
Biaya operasional meningkat.
Kuota subsidi cepat habis.
Namun di sisi lain, muncul dugaan adanya pihak yang mampu mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian diperdagangkan kembali.
Kalau ini benar, negara bukan hanya kehilangan kendali atas subsidi. Negara juga sedang membiarkan rakyat membayar mahal akibat permainan segelintir pihak.
Karena itu, Kapolda Riau dan jajaran APH dituntut menunjukkan keberanian.
Bukan sekadar razia.
Bukan sekadar menangkap sopir.
Bukan sekadar menyita kendaraan.
Tetapi bongkar jaringan dari SPBU hingga gudang, dari pelaku lapangan hingga pemodal.
Kapolda Riau Didesak Tunjukkan Ketegasan
Antonio Hasibuan bahkan meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, mempertanggungjawabkan kinerja jajarannya dalam memberantas dugaan mafia BBM subsidi.
Ia menilai apabila jaringan besar memang terbukti beroperasi lintas wilayah, maka penanganannya tidak boleh setengah hati.
Antonio juga melontarkan desakan agar Kapolda Riau mundur apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dalam memberantas jaringan tersebut.
Desakan itu tentu merupakan sikap politik dan kritik dari organisasi masyarakat. Penilaian mengenai kinerja Kapolda tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, dan hasil penegakan hukum.
Namun satu hal yang tidak bisa diabaikan:
antrean masyarakat adalah fakta yang terlihat. Dugaan kendaraan pelangsir juga harus diuji. Dugaan gudang penampungan harus diperiksa. Dan dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu harus dibuktikan.
Sebab BBM subsidi bukan milik mafia.
Itu uang dan hak rakyat.
Dan jika benar ada jaringan yang selama ini menikmati subsidi negara secara ilegal, maka pertanyaan publik semakin keras:
SIAPA BOS BESARNYA? SIAPA PEMODALNYA? DAN MENGAPA BELUM TERSENTUH?
Laporan: Antonio Hasibuan
