*PURWOREJO* – Suara keras datang dari kalangan jurnalis. Ketua Suara Independent Jurnalis Indonesia Kabupaten Purworejo, Gus Takim, menyentil carut-marut tata kelola pemerintahan di Bumi Bagoes yang dinilainya justru menjauhkan daerah dari kesejahteraan rakyat.
Kepada awak media, Gus Takim mengungkapkan keresahannya atas tiga penyakit lama yang masih subur di Purworejo: penegakan hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, politik yang lebih melayani gerbong sendiri, serta oknum aparat yang bermain dengan jabatannya.
*“Proyek Sudah Diplot?” Sorot Tajam ke Proses Lelang*
Gus Takim secara khusus menyoroti dugaan kongkalikong dalam lelang proyek pemerintah. Ia mempertanyakan kabar yang beredar bahwa sejumlah proyek sudah ‘dikavling’ untuk pengusaha tertentu sebelum tender dibuka.
“Gimana Purworejo mau maju kalau kue pembangunan cuma dibagi untuk kelompok dan pribadi? Padahal jabatan itu amanah rakyat. Berat pertanggungjawabannya dunia akhirat,” tegasnya.
Menurutnya, jika praktik plot-plotan itu benar, maka korbannya bukan hanya keuangan negara. Pengusaha lokal yang bersih dan kompeten ikut mati langkah. Padahal aturan pengadaan barang/jasa jelas mengamanatkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan kompetisi yang adil.
*Hukum Tabur Tuai: Jabatan Hanya Titipan*
Menutup kritiknya, Gus Takim mengingatkan hukum moral yang tak bisa ditawar: tabur tuai.
“Apa mereka nggak takut menuai? Balasan itu pasti datang. Hari ini mungkin lagi di atas, merasa aman. Tapi besok pasti giliran panen apa yang ditanam sekarang,” ucapnya.
Bagi Gus Takim, kekuasaan dan proyek hanyalah titipan. Yang abadi justru jejak langkah: apakah membawa manfaat atau malah mudarat bagi warga.
*SIJI: Kritik untuk Mengingatkan, Bukan Menjatuhkan*
Sebagai organisasi jurnalis independen, SIJI menegaskan kritik ini dilontarkan sebagai alarm moral. Tujuannya bukan menyerang personal, melainkan mengajak semua pihak kembali ke rel pengabdian.
Purworejo, kata Gus Takim, punya modal besar untuk melompat: SDM tangguh, alam kaya, budaya kuat, dan warganya guyub. Namun semua potensi itu akan mentok jika tata kelola masih kotor, hukum tebang pilih, dan politik kehilangan ruh melayani.
“PR kita bersama: buktikan Purworejo bisa jadi contoh. Maju karena amanahnya dijaga, bukan karena jabatannya disalahgunakan,” pungkasnya.
*Catatan Redaksi:*
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan di Purworejo kini ditantang publik. Transparansi lelang proyek dan penegakan hukum tanpa pandang bulu jadi ujian nyata apakah ‘Purworejo Berdaya’ hanya slogan atau benar-benar kerja.
Tim Redaksi
www.radar007.com
