Arsip Kategori: Pemerintah

Batu Bara, Radar007.com – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembuk pembangunan daerah bersama para tokoh ASLAB (Asahan–Labuhanbatu), bertempat di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur Muslim Simbolon, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Plh. Sekda Batu Bara, Asisten I Setdakab Batu Bara, Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar tokoh, tetapi juga sebagai forum strategis untuk merumuskan gagasan pembangunan daerah berbasis potensi wilayah ASLAB.

“Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Baharuddin.

Lebih lanjut disampaikan, gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur bukanlah hal baru, melainkan telah dirintis sejak sekitar 13 tahun lalu.

Wilayah ASLAB yang juga dikenal sebagai Sumatera Pantai Timur atau “Sumpatim” mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan ini Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur Muslim Simbolon menceritakan mengenai perjalanan tentang komite pemekaran Sumatera Pantai Timur yang bukan suatu kegiatan makar.

Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, menjelaskan bahwa gagasan ini telah dimulai sejak tahun 2013 dan sempat memperoleh dukungan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho.

Menurutnya, selama ini masyarakat di wilayah pesisir timur menghadapi tantangan geografis dan rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh, sehingga pelayanan publik dinilai belum maksimal.

“Pemekaran ini bukan sekadar wacana lama, tapi kebutuhan nyata. Dengan wilayah yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dorongan pemekaran tidak hanya dimaknai sebagai aspirasi lama yang dihidupkan kembali, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan publik, memperpendek jarak tempuh birokrasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir timur Sumatera Utara.

Dalam forum tersebut, kajian akademik terkait kelayakan pemekaran disampaikan oleh M. Yusuf Harahap, yang memaparkan bahwa dari sisi potensi daerah, kemampuan fiskal, serta aspek administratif, kawasan ini dinilai memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat apabila berdiri sebagai provinsi sendiri.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pemekaran wilayah memiliki dasar hukum yang jelas dan diperbolehkan selama memenuhi syarat objektif sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selama tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik dan didukung kajian yang kuat, pemekaran adalah hal yang sah,” katanya.

Rembuk pembangunan ini menjadi penanda bahwa setelah lebih dari satu dekade stagnan, wacana pemekaran Sumatera Pantai Timur kembali diarahkan sebagai solusi konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mengoptimalkan potensi besar yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal di kawasan pesisir timur Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Sumatera Pantai Timur, khususnya Kabupaten Batu Bara.

Sumber: Humas Kominfo Batu Bara

Reporter: Erwanto 

Batu Bara, Radar007.com – Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan, Rabu (15/4).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas asesmen terhadap warga binaan. Pelatihan ini diikuti oleh sejumlah pegawai Lapas Labuhan Ruku yang dipersiapkan menjadi asesor profesional.

Kegiatan pelatihan berlangsung dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang berpengalaman di bidang asesmen pemasyarakatan. Para peserta mendapatkan pembekalan materi terkait teknik wawancara, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan asesmen yang akurat dan objektif. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran asesor dalam menentukan program pembinaan yang tepat bagi warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan profesionalisme petugas. Ia menegaskan bahwa keberadaan asesor yang kompeten sangat penting dalam mendukung proses pembinaan yang berbasis pada kebutuhan dan risiko masing-masing warga binaan.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan integritas para petugas dalam menjalankan tugas sebagai asesor, sehingga hasil asesmen yang dilakukan benar-benar dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembinaan,” ujar Kalapas.

Selama pelatihan berlangsung, para peserta juga mengikuti sesi praktik langsung yang bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis dan penilaian. Dengan metode pembelajaran yang interaktif, peserta diharapkan mampu memahami secara menyeluruh proses asesmen, mulai dari tahap awal hingga pelaporan akhir.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan para calon asesor di Lapas Labuhan Ruku dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pembinaan yang efektif.

Sumber: Humas Lapas Labuhan Ruku 

Reporter: Erwanto 

Batu Bara, Radar007.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah melalui program Sinergi Melayani Masyarakat (Berlayar) guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 14 April 2026, di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, sesuai dengan agenda pelayanan keliling yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.A.P, yang hadir meninjau jalannya pelayanan. Sementara itu, Bapenda Kabupaten Batu Bara diwakili oleh Sekretaris Rahmad Susanto, S.E. Turut hadir Camat Air Putih beserta seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Air Putih sebagai tuan rumah dan pendukung kegiatan.

Melalui program Berlayar, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara langsung di desa, di antaranya:

– Pembayaran pajak daerah, seperti Pajak,

Bumi dan Bangunan (PBB),

– Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

– Administrasi kependudukan (pembuatan KTP dan KK), 

– Perizinan usaha.

Program Berlayar bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung kemudahan transaksi, Bapenda juga menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai, seperti QRIS, Sumut Link, dan metode pembayaran lainnya.

Program layanan Berlayar akan terus dilaksanakan secara bergiliran di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia serta meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani, menuju masyarakat Batu Bara yang bahagia.

Sumber: Humas Bapenda Batu Bara

Reporter: Erwanto 

Batu Bara, Radar007.com – Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat, Selasa (14/4). Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan dari seluruh jajaran.

Pelaksanaan donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batubara. Kehadiran tim medis dari PMI memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh pegawai Lapas Labuhan Ruku serta para peserta magang yang turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga proses pengambilan darah.

Kepala Lapas Labuhan Ruku menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian insan pemasyarakatan terhadap sesama, sekaligus sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dalam momentum peringatan HBP ke-62.

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Lapas Labuhan Ruku. Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Kalapas.

Selain memberikan manfaat bagi penerima donor, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pegawai dan peserta magang akan pentingnya menjaga kesehatan serta rutin melakukan donor darah sebagai gaya hidup sehat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lapas Labuhan Ruku berharap dapat terus berkontribusi secara positif kepada masyarakat serta memperkuat citra pemasyarakatan yang humanis dan peduli, sejalan dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62.

Sumber: Lapas Labuhan Ruku 

Reporter: Erwanto 

Bali, Radar007.com — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmen penguatan pengawasan terhadap potensi peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi, ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bali, pada Minggu (12/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan langsung pelaksanaan pengawasan dan pembinaan warga binaan, khususnya terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.

Dalam kegiatan itu, Aboe Bakar didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Gun Gun Gunawan, serta jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli.

Rombongan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan tes urin acak terhadap lima warga binaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BNN, seluruh sampel dinyatakan negatif narkotika. Proses pemeriksaan tersebut turut disaksikan langsung oleh rombongan sebagai bentuk verifikasi lapangan.

Selain pengawasan, kunjungan juga meninjau pelaksanaan program pembinaan warga binaan, termasuk kegiatan keterampilan dan kemandirian. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan dalam membekali warga binaan agar memiliki keterampilan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.

Aboe Bakar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pengawasan di Lapas Narkotika Bangli yang dinilainya berjalan baik. Ia juga mengakui bahwa hasil peninjauan di lapangan memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan persepsi sebelumnya.

“Saya melihat langsung pengawasan berjalan. Ini penting untuk memastikan lapas tetap bersih dari narkoba,” ujar Aboe Bakar.

Dalam kesempatan tersebut, Aboe Bakar juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dinilai keras terkait kondisi lembaga pemasyarakatan.

“Saya mohon maaf atas pernyataan saya sebelumnya. Setelah melihat langsung di lapangan, saya melihat ada upaya serius dalam menjaga kondisi lapas tetap terkendali,” kata Aboe Bakar.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan menegaskan bahwa penguatan pengawasan narkoba di lapas merupakan bagian dari program berkelanjutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan BNN, termasuk pelaksanaan razia dan tes urin secara berkala.

“Upaya ini merupakan bagian dari program berkelanjutan pemasyarakatan untuk menjaga lapas tetap bersih dari narkoba sekaligus memperkuat fungsi pembinaan. Konsistensi di lapangan menjadi kunci,” ujar Gun Gun Gunawan.

Gun Gun menambahkan bahwa hasil pengawasan di Lapas Narkotika Bangli menjadi salah satu contoh implementasi yang diharapkan dapat diperkuat di satuan kerja pemasyarakatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan berbasis kolaborasi lintas lembaga serta meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan secara berkelanjutan.

Sumber: Humas Lapas Labuhan Ruku 

Reporter: Erwanto