BENER MERIAH, Radar007.com
Dugaan praktik manipulasi data dalam penyaluran bantuan bencana di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, mencuat ke permukaan dan memicu kemarahan warga.
Sekitar 70 persen data penerima bantuan hunian sementara (huntara) diduga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Temuan ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya penyimpangan dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan.
Fakta Lapangan: Dugaan Potongan Dana dan Identitas Disembunyikan
Hasil penelusuran di lokasi huntara Desa Tunyang mengungkap fakta mengejutkan. Seorang pria yang awalnya mengaku sebagai warga biasa, mengaku menerima bantuan, namun menyebut adanya potongan dana sebesar Rp500 ribu yang disebut sebagai uang “plen” oleh oknum berinisial PMI.
Belakangan, pria tersebut diketahui merupakan Kepala Dusun di Desa Setie yang sejak awal tidak mengungkapkan identitasnya.
Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya kejanggalan dalam pendataan penerima bantuan.
Warga Geram: Penerima Diduga Tak Tepat Sasaran
Sejumlah warga menyebut bantuan huntara justru diterima oleh pihak yang rumahnya masih layak huni dan tidak terdampak signifikan oleh bencana.
Kondisi ini memicu desakan agar penyaluran bantuan tahap kedua dihentikan sementara, sembari dilakukan audit menyeluruh dan verifikasi ulang data penerima.
Potensi kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Pakar Hukum: Bantuan Jalan Terus, Oknum Harus Diproses
Pakar Hukum Pidana Internasional, Sutan Nasomal, menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dihentikan, namun pengawasan harus diperketat.
“Jangan mainkan objek huntara. Oknum yang terbukti harus dilibas dan dimasukkan ke penjara,” tegasnya.
Dalam pernyataannya di Cijantung, Jakarta, 23 April 2026, ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah.
“Bantuan tidak boleh ditunda. Justru harus diawasi langsung oleh Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah agar transparan dan terang benderang.”
Polisi Turun Tangan
Menanggapi situasi ini, pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah menyatakan akan turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Ujian Transparansi Bantuan Bencana
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan bencana di daerah. Publik kini menanti langkah tegas aparat dalam mengusut dugaan penyimpangan hingga tuntas.(red)
