Batu Bara, Radar007.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa, 31 Maret 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri Asisten I Setdakab Batu Bara Renold Asmara mewakili Bupati, Plt Sekretaris DPRD melalui Kabag Persidangan Herryawan, anggota DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pandangan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD, serta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, pelayanan publik, dan kinerja pemerintahan.
Pemkab Batu Bara menyatakan sependapat dengan DPRD terkait pentingnya penguatan pengawasan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program Universal Health Coverage (UHC) juga akan terus dievaluasi guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.
Selain itu, pemerintah akan mengkaji peningkatan kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Menanggapi berbagai sorotan fraksi, pemerintah menjelaskan sejumlah hal, di antaranya:
Status pejabat OPD yang masih Pelaksana Tugas (Plt) sedang dalam proses pengisian melalui uji kompetensi dan menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara.
Honor tenaga operator SIPD disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Rendahnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dipengaruhi banyaknya objek pajak yang belum memiliki izin.
Kondisi gedung DPRD akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran mendatang. SILPA 2025 berasal dari sisa kegiatan dan anggaran yang belum terealisasi dan siap dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
Jawaban pemerintah ini menjadi bagian dari mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Pemkab Batu Bara menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta menggunakan data yang akurat dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi LKPJ sebelum dibahas lebih lanjut oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi pembangunan Kabupaten Batu Bara ke depan.
Sumber: Humas Sekwan DPRD Batu Bara
Reporter: Erwanto
