PADANG | Radar007.com
Penertiban BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah wilayah Kota Padang memicu reaksi keras dari masyarakat kecil, terutama para pengecer yang selama ini menggantungkan hidup dari penjualan eceran di pinggir jalan. Sumatera Barat, Kamis (23/4/2026).
Di balik langkah penegakan aturan, tersimpan realitas pahit: masyarakat kecil yang berjuang bertahan di tengah sempitnya lapangan pekerjaan.
Bertahan Hidup di Tengah Tekanan Ekonomi
Doni, salah satu pengecer BBM eceran, menilai kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh kondisi riil masyarakat.
“Kami tidak mencuri. Kami beli di SPBU, lalu jual lagi untuk makan sehari-hari,” ujarnya.
Bagi Doni dan banyak pengecer lain, usaha kecil ini bukan pilihan ideal—melainkan jalan terakhir. Minimnya pekerjaan memaksa mereka masuk ke sektor informal, sekaligus menjadi solusi bagi warga di daerah yang jauh dari SPBU.
Aturan Negara vs Realitas Lapangan
Di sisi lain, BPH Migas menegaskan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu dan dilarang diperjualbelikan kembali secara eceran.
Pemerintah menilai praktik ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan serta mengganggu distribusi subsidi agar tepat sasaran.
Namun, di lapangan, aturan tersebut berbenturan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Kritik: Hukum Jangan Tumpul ke Atas
Penertiban ini juga memicu kritik soal keadilan penegakan hukum. Doni berharap aparat tidak hanya menindak pengecer kecil, tetapi juga memburu pelaku penyalahgunaan dalam skala besar.
“Kami cuma orang kecil. Yang kami minta keadilan,” tegasnya.
Akses Terbatas, Ketergantungan Tinggi
Fakta di lapangan menunjukkan distribusi SPBU belum merata, terutama di wilayah pinggiran Padang. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada pengecer untuk kebutuhan harian.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya peluang kerja, yang mendorong semakin banyak warga masuk ke sektor informal.
Solusi Ditunggu, Bukan Sekadar Penertiban
Penertiban memang penting untuk menjaga tata kelola distribusi energi. Namun tanpa solusi konkret, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan masalah—bukan menyelesaikannya.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk:
Memperluas akses SPBU hingga ke wilayah pinggiran
Membuka lapangan kerja alternatif
Menyusun kebijakan transisi bagi pengecer kecil
Tanpa langkah nyata, penertiban bisa kehilangan makna keadilan di mata masyarakat.
Sumber
Regulasi: Situs resmi BPH Migas
Narasumber: Doni, pengecer BBM eceran di Padang
Laporan: Amel
