Garut – Radar007.com – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut yang semula dijadwalkan 27 Agustus 2026, memunculkan fakta di lapangan yang tak bisa diabaikan. Deklarasi pencalonan Bupati Abdusy Syakur Amin ternyata hanya dihadiri 13 Ketua Pengurus Kecamatan (PK) dari total 42 kecamatan yang ada di Garut.
Saat dikonfirmasi oleh Kaperwil Jabar Radar007.com, seorang pengamat politik Gatra yang meminta namanya tidak dipublikasikan menyampaikan angka tersebut sebagai data yang diperoleh dari pengurus internal partai.
“Itu angka yang harus dilihat apa adanya. 13 orang berarti hampir 70 persen pemilik suara di tingkat bawah tidak hadir atau memilih diam. Bahkan secara hitungan matematis, itu persis di garis batas minimal syarat administrasi — belum tentu mencerminkan dukungan politik yang kokoh,” ujarnya. Selasa, (1/9/26)
Syakur Amin sebelumnya menepis isu diskresi DPP sebagai “karpet merah”. Namun pengamat menyoroti, jika dukungan sudah kuat di akar rumput, seharusnya tidak butuh pengecualian aturan dari pusat.
“Kader yang sudah puluhan tahun di Golkar naik perlahan lewat jenjang organisasi. Kenapa pejabat yang baru masuk partai justru mau lompat ke puncak tanpa melalui proses yang sama?” tanyanya.
Kemenangan Syakur Amin sebagai Bupati pun dikaitkan kuat dengan pasangannya, Putri Karlina, serta dukungan koalisi lintas partai — bukan semata-mata karena kiprahnya di tubuh Golkar. Pada Pemilu 2014, Syakur belum berada di partai ini.
Pengamat mencontohkan langkah Putri Karlina dan mantan Bupati Rudy Gunawan yang memilih fokus mengurus mandat rakyat. “Fokuslah selesaikan janji-janji kepada rakyat Garut. Urusan partai serahkan kepada kader yang sudah berproses di sana. Itu jauh lebih beretika,” tambahnya.
Hingga kini belum ada jadwal pasti Musda, padahal tenggat seluruh Musda Golkar se-Jawa Barat selesai adalah 30 Oktober 2026. Semakin lama ditunda, semakin lebar ruang spekulasi bahwa ada hal yang belum siap dipertandingkan secara terbuka.
(M.A Zakariyya S.E)
