Jakarta, Radar007.com — Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menelaah kembali berbagai kebijakan strategis terkait kerja sama internasional, termasuk aspek ekspor–impor dan biaya logistik perdagangan, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak stabil akibat konflik di beberapa kawasan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi berbagai pertanyaan dari pimpinan redaksi media cetak dan media online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (8/3/2026).
Menurutnya, kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, pada prinsipnya merupakan langkah yang baik dalam menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan diplomatik di tengah ketidakpastian global. Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang seimbang bagi kepentingan nasional.
“Kerja sama internasional tentu sangat penting, apalagi dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Namun pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ekspor–impor, termasuk biaya logistik dan perdagangan internasional, tidak justru memberatkan pelaku usaha dalam negeri,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia menambahkan, konflik geopolitik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi global. Ketegangan internasional tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada aktivitas perdagangan dan perekonomian dunia.
Menurutnya, banyak masyarakat di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami dampak langsung dari konflik global tersebut terhadap kehidupan ekonomi sehari-hari, terutama bagi pelaku usaha dan sektor UMKM.
“Situasi geopolitik dunia yang memanas membuat jalur perdagangan internasional terganggu. Dampaknya terasa pada biaya pengiriman barang melalui jalur laut maupun udara yang meningkat cukup signifikan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami tekanan. Berdasarkan data yang disampaikan, pada 8 Maret 2026 nilai tukar dolar AS berada di kisaran Rp16.939,90, yang turut mempengaruhi aktivitas perdagangan dan biaya impor berbagai komoditas.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak pelaku usaha di Indonesia harus menahan aktivitas bisnisnya karena meningkatnya biaya operasional dan ketidakpastian pasar global. Bahkan di beberapa kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa, sejumlah perusahaan dilaporkan terpaksa meliburkan operasionalnya akibat situasi keamanan yang tidak stabil.
“Ketika jalur perdagangan internasional terganggu, pelaku usaha otomatis kesulitan menjalankan aktivitas bisnisnya. Kondisi ini bisa diibaratkan seperti ‘urat nadi’ perdagangan dunia yang sedang melemah,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti beban pajak dan berbagai biaya operasional yang dinilai masih cukup tinggi bagi pelaku usaha dalam negeri. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih adaptif guna membantu sektor industri, perdagangan, serta UMKM agar tetap bertahan dalam situasi global yang penuh tekanan.
“Beberapa negara justru menurunkan pajak untuk menjaga daya saing industrinya. Pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang bijaksana agar ekonomi nasional tetap bergerak dan tidak kehilangan momentum,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan strategis masyarakat yang sebagian masih bergantung pada pasokan luar negeri. Di antaranya seperti energi, gas, BBM, obat-obatan, serta peralatan medis.
Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan barang yang dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan pasokan kebutuhan strategis tetap aman. Kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi stabil juga penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemantauan langsung terhadap dinamika harga pasar yang mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah.
Ia menilai dukungan pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga daerah, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi pelaku usaha serta masyarakat agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara sehat.
“Pemerintah harus hadir dari akar hingga pucuk dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan kebijakan yang tepat, aktivitas usaha masyarakat dapat kembali bergerak dan perekonomian nasional tetap kuat menghadapi tantangan global,” tutupnya.(**)
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom. Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia. Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
