Makassar, Radar007.com — Proyek yang dijalankan tanpa transparansi, tidak dilengkapi papan informasi (yang berisi sumber dana, anggaran, kontraktor, dan waktu pelaksanaan), serta seringkali tidak memiliki pengawasan atau koordinasi yang jelas dari pihak berwenang. Yang menjadi sorotan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dari skema aspirasi DPRD Kota Makassar. Proyek semacam ini rentan menyebabkan kekhawatiran masyarakat tentang penyalahgunaan anggaran, korupsi, atau kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar.
Aliansi Peduli Makassar dan Anti Korupsi menyatakan keprihatinan dan sikap kritis terhadap dugaan praktik kongkalikong dalam proses tender hingga pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
Aliansi menyoroti adanya indikasi bahwa kompetisi tender tidak berjalan terbuka, adil, dan berbasis kelayakan teknis, melainkan diduga dikendalikan oleh kepentingan tertentu yang menutup peluang bagi banyak pelaku jasa konstruksi dan pekerja profesional yang sebenarnya lebih memenuhi syarat.
“Ini bukan persoalan kalah tender, ini dugaan bahwa ruang tender telah dikunci bahkan sebelum pertarungan dimulai. Banyak pekerja lokal dan perusahaan yang layak, punya pengalaman, punya kapasitas, tapi tidak pernah diberi jalan untuk bersaing,” tegas Koordinator Aliansi, Adhy Nuryadin, Senin (1/12/2025).
Selain dugaan intervensi dalam tender, Aliansi juga menyoroti fenomena Proyek Siluman yang diduga lahir dari skema Aspirasi DPRD Makassar tahun anggaran 2022–2023, namun:
• Tidak tercatat dalam dokumen perencanaan resmi daerah (RKPD/Renja),
• Tidak memiliki keterbukaan informasi terkait pelaksana teknis,
• Tidak melalui metode pengawasan mutu berbasis SOP konstruksi,
• Tidak memiliki kejelasan audit fisik dan administratif.
Model pembangunan seperti ini dinilai menciderai asas transparansi, menimbulkan potensi kerugian daerah, serta memperkuat dugaan bahwa infrastruktur Makassar sedang menjadi ladang oligarki proyek, bukan kerja pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Tuntutan Aliansi Peduli dan Masyarakat Makassar
1. Mendesak Inspektorat Kota Makassar bersama Aparat Penegak Hukum melakukan audit independen dan pemeriksaan forensik terhadap proses tender dan realisasi paket proyek jalan.
2. Mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar membuka akses kompetisi tender tanpa eksklusivitas, berbasis aturan dan kelayakan teknis.
3. Mendesak Kadis PU Makassar memastikan seluruh paket proyek dikerjakan sesuai standar mutu, K3, dan SOP fisik konstruksi.
4. Mendesak seluruh paket Proyek Aspirasi DPRD diumumkan secara publik melalui sistem dashboard terbuka beserta pelaksana teknisnya dan hasil uji mutu fisik pekerjaan.
5. Mendesak penghentian dan evaluasi total proyek yang tidak memiliki kejelasan legal dalam dokumen perencanaan resmi daerah.
Adhy menegaskan bahwa pembangunan jalan dan infrastruktur adalah hak rakyat, bukan hak kongsi anggaran atau kartel proyek tertentu.
“Kami akan terus mengawal isu ini, dan jika tidak ada tindakan konkret dari pihak terkait, Aliansi siap mengonsolidasikan aksi lanjutan di ruang-ruang publik Makassar,” tutupnya.
Narsum: Andhy Nuryadin