Pinrang (Sulsel), Radar007.com — Dugaan praktik mafia BBM subsidi jenis solar dan pertalite di Kabupaten Pinrang kembali memicu kemarahan publik. Aksi yang disebut-sebut sudah berlangsung bertahun-tahun itu kini semakin terang-terangan dan dinilai tidak lagi takut terhadap hukum.
Ketua FP2KP (Forum Pembangunan dan Pengawas Kinerja Pemerintah), Andi Agustan Tanri Tjoppo, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (24/3/2026), menegaskan bahwa praktik mafia BBM subsidi di Pinrang bukan isu baru. Bahkan, menurutnya, persoalan tersebut telah diungkap sebelumnya di media cetak dan online pada Senin (23/3/2026) dengan judul “Mafia BBM Bersubsidi di Kabupaten Pinrang Diduga Berjalan Lancar dan Aman.”
Ia menyebutkan sedikitnya 10 SPBU dan 5 APMS di Kabupaten Pinrang kini menjadi sorotan publik karena diduga kuat menjadi titik distribusi BBM subsidi secara ilegal dalam skala besar.
Adapun SPBU yang disebutkan antara lain:
SPBU 74.912.01 Maccorawalie, SPBU 74.912.02 Tiroang, SPBU 74.912.18 Jaya, SPBU 74.912.19 Sawitto Sekkang, SPBU 74.912.57 Menro, SPBU 74.912.56 Palia, SPBU 74.912.70 Massila, SPBU 74.912.67 Bungi, SPBU 74.912.14 Pangaparang, dan SPBU 74.912.15 Paleteang.
Sementara APMS yang juga disorot meliputi:
APMS 76.912.01 Cempa, APMS 76.912.02 Malimpung, APMS 76.912.03 Jampue Lanrisang, APMS 76.912.04 Langnga, dan APMS 76.912.05 Maritengngae.
Menurut Andi Agustan, praktik mafia BBM subsidi diduga dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari pengisian puluhan jerigen, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, hingga pengisian berulang kali dalam satu hari.
“Kelancaran aksi mafia BBM subsidi ini diduga tidak lepas dari keterlibatan oknum petugas SPBU dan APMS. Bahkan kami menduga aparat setempat seperti Polres Pinrang dan Dandim 1404 Pinrang seolah-olah tutup mata,” tegasnya dengan nada keras.
Ia juga mengungkapkan bahwa keluhan datang dari para sopir yang harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM subsidi, sementara diduga ada pihak-pihak tertentu yang justru dengan mudah menguras jatah subsidi negara.
“Kami meminta Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam XIV Hasanuddin, dan BPH Migas segera membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mafia BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang,” tambahnya.
Sementara itu, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SPBU dan APMS yang disebutkan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen belum memberikan tanggapan resmi karena keterbatasan akses komunikasi.
Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat praktik mafia BBM subsidi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. (Rby/Tim)
