Jakarta | Radar007.com – Rencana dan kebijakan kenaikan pajak dinilai berpotensi memperburuk kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas yang tengah berjuang mempertahankan daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup.
Menurut Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, kenaikan pajak pada saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih justru dapat memicu gelombang kesulitan baru di berbagai sektor.
“Jika pajak terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan dunia usaha, maka yang terjadi adalah perlambatan ekonomi yang semakin dalam. Banyak proyek perumahan, apartemen, dan sektor usaha lainnya terancam mangkrak. Perusahaan dapat gulung tikar, investasi melemah, dan angka pengangguran berpotensi meningkat,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai Presiden RI Prabowo Subianto perlu mendapatkan masukan yang objektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat dari para penasihat negara.
“Para pembantu Presiden jangan hanya menjadi penonton yang diam. Setiap kebijakan harus dikaji secara matang, terutama yang menyangkut hajat hidup rakyat dan keberlangsungan dunia usaha. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sedang kesulitan,” ujarnya.
Rakyat Terhimpit, Daya Beli Melemah
Prof. Sutan menyoroti semakin lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu pengurangan tenaga kerja di berbagai daerah dan sektor usaha.
“Ini bukan sekadar persoalan angka statistik. Ini persoalan perut rakyat. Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya beli melemah, maka harapan untuk bangkit juga ikut terancam. Negara harus hadir memberikan solusi nyata, bukan menambah tekanan,” katanya.
Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat menaruh harapan besar terhadap terwujudnya konsep Ekonomi Pancasila yang berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha nasional.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam amanat peringatan Hari Lahir Pancasila, Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Namun demikian, Prof. Sutan menilai berbagai kalangan masyarakat masih mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini, terutama terkait beban perpajakan yang dianggap semakin berat.
Pajak Tinggi Dinilai Mengancam Kelangsungan Usaha
Menurut Prof. Sutan, kebijakan pajak yang mencapai 22 persen berpotensi memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha yang hingga kini masih berjuang keluar dari keterpurukan ekonomi.
“Ketentuan pajak yang tinggi akan memengaruhi hampir seluruh sektor usaha. Ketika nilai rupiah melemah, harga barang naik, biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat turun, maka dunia usaha berada dalam posisi yang sangat sulit,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kelas menengah dan bawah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk berkembang, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan tanpa dibebani kebijakan yang justru mempersempit peluang mereka.
Pemerintah Diminta Lebih Berpihak kepada Rakyat
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional tidak akan pernah terbangun apabila kesejahteraan rakyat terus terabaikan.
“Apakah persoalan perut rakyat tidak penting untuk diperjuangkan? Apakah mengembalikan daya beli masyarakat bukan prioritas bangsa? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan kebijakan yang nyata dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menghimbau Pemerintah Indonesia agar lebih berani berdiri di garis depan membela kepentingan masyarakat luas dibanding membela kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang hanya mengejar keuntungan.
“Jangan sampai rakyat dijadikan tumbal demi kepentingan segelintir orang yang serakah dan tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat. Presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya. Suara masyarakat adalah suara bangsa yang wajib didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Call Center: 0877-1902-1960
