Badung, Radar007.com — Jagat media sosial Bali kembali memanas. Sebuah unggahan viral dari akun Facebook Wayan Setiawan memicu gelombang kritik keras terhadap Bupati Badung, khususnya terkait proses penunjukan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai publik sarat persoalan etika, konflik kepentingan, serta logika kekuasaan yang dipertanyakan.
Dalam narasi bernada tajam, Wayan Setiawan secara terbuka menyindir pola kepemimpinan Bupati Badung dengan pernyataan yang menyulut perhatian warganet.
“Menurut keyakinan saya, spesialisasi Bupati Badung adalah main serobot. Dulu orang diserobot. Sekarang Dirut orang diserobot, padahal masih kolega.”
Pernyataan tersebut sontak menuai respons luas di media sosial. Kritik itu dinilai tidak semata bersifat personal, melainkan menyentuh substansi etika pemerintahan dan tata kelola jabatan publik, khususnya dalam pengelolaan BUMD.
Wayan Setiawan juga menyoroti sosok Kompyang, yang diketahui masih menjabat sebagai Dirut di Kabupaten Tabanan, namun disebut telah “berpindah hati” sebelum menyelesaikan kewajiban dan masa tanggung jawabnya di daerah tersebut.
Menurutnya, ketika seseorang melamar dan menerima jabatan strategis sebagai Dirut BUMD, terdapat komitmen moral dan profesional yang seharusnya dijalankan hingga tuntas, bukan ditinggalkan di tengah jalan demi jabatan baru.
“Belum juga menyelesaikan kewajiban sebagai Dirut, si Kompyang sudah berpindah ke lain hati. Konyolnya, Bupati Badung selaku KPM kok malah menerima si Kompyang jadi Dirut? Etika mana etika???? Duh… selingkuh memang indah!”
Sindiran tersebut dipandang publik sebagai kritik telanjang terhadap peran KPM (Kuasa Pemilik Modal), yang sejatinya menjadi penjaga etika, integritas, dan tata kelola BUMD. Alih-alih menegakkan prinsip kepatutan dan profesionalisme, KPM justru dituding membuka ruang praktik yang dinilai mencederai etika pemerintahan.
Gelombang kritik tidak berhenti di situ. Seorang tokoh masyarakat asal Mengwi, bernama Gusti, turut menyuarakan kekecewaannya dalam pernyataan keras yang kini ikut viral di media sosial.
“Ini sudah tidak masuk akal. Masak semua dari Tabanan. Sekda dari Tabanan, Dirut pasar dari Tabanan. Emang di Badung nggak ada orang pintar?”
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan kolektif masyarakat Badung, yang merasa daerahnya sendiri seolah kehilangan ruang bagi putra daerah untuk mengisi jabatan strategis. Isu ini pun melebar, tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan, representasi, dan keberpihakan kekuasaan.
Secara etika pemerintahan, penunjukan pejabat BUMD yang masih terikat komitmen jabatan di daerah lain dinilai berpotensi melanggar prinsip good governance, integritas jabatan, serta membuka ruang dugaan konflik kepentingan. Dalam perspektif hukum administrasi, keputusan KPM yang mengabaikan asas kepatutan dan kewajaran juga dapat dipersoalkan, baik secara etik maupun politis.
Hingga berita ini diturunkan, Radar007.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Badung melalui pesan WhatsApp. Namun, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi yang disampaikan.
Sikap diam pihak terkait justru semakin memperkuat sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, masyarakat Badung kini menanti: apakah kritik ini akan dijawab dengan penjelasan terbuka, atau justru tenggelam dalam sunyi kekuasaan?
Satu hal yang pasti, badai kritik ini belum mereda—dan publik Badung tengah mencatat dengan saksama. (***)
