Bandung, Radar007.com — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perbaikan jalan nasional, khususnya yang berada di wilayah perkotaan dan jalur vital penghubung antar daerah.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang mengusulkan kepada Kementerian PU agar sebagian ruas jalan nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, selama ini sistem pengelolaan jalan di Indonesia terbagi berdasarkan status kewenangan, yakni jalan nasional dikelola oleh Kementerian PU, jalan provinsi oleh Dinas PU Provinsi, jalan kabupaten/kota oleh Dinas PU Kabupaten/Kota, serta jalan desa oleh pemerintah desa dengan dukungan swadaya masyarakat. Namun, pada praktiknya, sejumlah jalan nasional yang berada di pusat kota atau perbatasan antarwilayah justru kerap terabaikan dari perawatan yang memadai.
“Faktanya, banyak jalan nasional yang berada di jantung kota atau menjadi penghubung vital antar daerah tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, langkah Gubernur Jawa Barat KDM sudah sangat tepat,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat dimintai tanggapan.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memerintahkan Menteri PU untuk membangun sinergi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, guna memastikan jalan-jalan nasional strategis ke depan dapat terpelihara dengan baik, cepat, dan efisien.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperbaiki jalan nasional, meskipun kerusakan jalan tersebut tampak jelas dan bahkan kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Namun demikian, KDM tidak tinggal diam. Ia mengusulkan agar sejumlah ruas jalan nasional, terutama yang berada di kawasan ibu kota provinsi serta pusat kabupaten/kota di Jawa Barat, dapat dikelola oleh pemerintah daerah agar penanganannya lebih cepat dan responsif.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Pada tahun 2026 ini kami akan melakukan rekonstruksi menggunakan dana APBD Provinsi, tentunya melalui mekanisme kerja sama dan MoU dengan Kementerian PU,” ujar KDM di Gedung Sate, Bandung, Selasa (3/2/2026).
KDM mengakui bahwa kebijakan tersebut akan menambah beban anggaran pemerintah daerah. Namun, menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan selama bertujuan untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain ruas jalan di Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melakukan perbaikan jalan di kawasan Pantai Utara Jawa Barat (Pantura), yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian maksimal akibat statusnya sebagai jalan nasional.
Langkah KDM tersebut mendapat dukungan penuh dari Prof. Dr. Sutan Nasomal. Ia menilai inisiatif tersebut seharusnya menjadi contoh bagi para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang berada di wilayahnya masing-masing.
“Terobosan ini patut diikuti oleh kepala daerah lain di Indonesia. Jalan yang baik adalah urat nadi perekonomian dan keselamatan rakyat,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Prof. Dr. Sutan Nasomal dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, serta pimpinan Pondok Pesantren ASS SAQWA PLUS.(***)
