Banjarnegara, Radar007.com — Puluhan warga Dusun Majatengah, Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan berdiri di lapangan Balai Desa Majatengah.
Aksi penolakan ini dipicu kekhawatiran warga akan hilangnya fungsi lapangan sebagai ruang publik yang selama ini menjadi pusat berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, warga juga menyoroti munculnya pernyataan bernada intimidatif di media sosial dari pihak tertentu yang meminta masyarakat tidak melakukan protes, dengan ancaman akan dilaporkan ke Polsek maupun Koramil.
Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.
Pada Jumat (6/2/2026), sejumlah warga mendatangi Balai Desa Majatengah untuk meminta audiensi dan musyawarah terbuka terkait rencana pembangunan Gedung KDMP tersebut.
Lapangan Dinilai Ruang Publik Vital Warga
Perwakilan masyarakat, Edi Purnomo, menegaskan bahwa lapangan Balai Desa Majatengah bukan sekadar aset fisik desa, melainkan ruang publik yang memiliki fungsi sosial penting bagi warga.
“Lapangan ini selama ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan nasionalisme, hingga aktivitas pendidikan. Kalau dibangun gedung, otomatis banyak kegiatan masyarakat yang terhenti,” ujar Edi dalam audiensi bersama pemerintah desa, Jumat (6/2/2026).
Edi menekankan, warga pada prinsipnya tidak menolak program KDMP. Namun, masyarakat meminta agar lokasi pembangunan dipindahkan ke tempat lain yang tidak menghilangkan ruang publik warga.
“Kami mendukung KDMP, tapi mohon lokasi pembangunan jangan di lapangan balai desa,” tegasnya.
Tokoh Masyarakat Dorong Solusi Bersama
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Desa Majatengah menggelar audiensi dan musyawarah terbuka sebagai upaya mencari titik temu. Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Karneni mengusulkan solusi jalan tengah.
Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Solusinya adalah menyiapkan lahan yang benar-benar disetujui semua pihak. Pemerintah desa dan masyarakat harus sama-sama bertanggung jawab,” kata Karneni.
Ketua KDMP: Pembangunan Masih Bisa di Lapangan
Sementara itu, Ketua KDMP Desa Majatengah, Amal Ariyanto, berpendapat bahwa pembangunan Gedung KDMP masih memungkinkan dilakukan di lapangan Balai Desa.
Ia menilai kegiatan masyarakat di lapangan tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus dan masih dapat dialihkan ke lokasi lain.
“Kegiatan pengajian bisa dialihkan, peringatan kemerdekaan hanya setahun sekali, dan kegiatan pendidikan bisa menggunakan balai desa lama,” ujar Amal.
Amal juga menyampaikan bahwa dalam musyawarah sebelumnya telah disampaikan rencana pembangunan KDMP di balai desa lama tidak disetujui oleh dinas terkait.
“Yang hadir dalam musyawarah pasti tahu, pembangunan di balai desa lama tidak disetujui oleh dinas. Maka masyarakat harus legowo jika pembangunan dilaksanakan di balai desa sekarang,” ucapnya.
Warga Nilai Pernyataan Terlalu Menutup Ruang Musyawarah
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat lainnya, Mukhsin, yang menilai sikap Ketua KDMP berpotensi menutup ruang dialog.
“Ucapan Mas Amal itu kurang tepat. Semua masih bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan bersama, dengan tanggung jawab bersama seperti yang disampaikan Pak Karneni,” kata Mukhsin.
Kepala Desa: Aspirasi Akan Ditampung
Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Majatengah, Supangat, menyatakan bahwa pemerintah desa akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan membuka ruang musyawarah lanjutan.
Pemerintah desa, kata Supangat, berkomitmen mencari solusi terbaik agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final terkait lokasi pembangunan Gedung KDMP Desa Majatengah.(Ugl/One)
