Bandar Pulo (Asahan), Radar007.com — Isu dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Aek Songsongan kini memasuki fase yang lebih serius. Jika sebelumnya warga hanya menyampaikan inisial nama terduga, kini informasi yang diterima redaksi berkembang menjadi penyebutan lokasi secara spesifik dan rinci.
Pertanyaannya sederhana namun tajam: Apakah Aek Songsongan sedang berada dalam kondisi darurat narkoba?
Dari Inisial Nama ke Dugaan Titik Lokasi
Sejumlah pesan yang diterima awak media menyebut petunjuk arah yang detail.
“Masuknya 30 meter di belakang, ada gubuk di ladang durian.setelah lokasi belakang kandang ayam terdeteksi. Kalau dari Pulo Raja sebelah kanan sebelum Tanah Putih, habis tikungan patah,” tulis seorang informan kepada wartawan.
Informan lain menyebut:
“Sekarang ini, markas yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba berpindah lagi ke belakang SD Dusun 4, jalan masuk ke gubuk bawah tower.sedangkan lapak sebelumnya, mereka bertempat di berseberangan pasar lintas Dusun 5. Itu lapak kebun durian. Baru dikirimkan juga pintu masuk ke lokasi di Desa Gunung Sari.”
Bahkan dalam komunikasi lanjutan disebutkan terdapat sembilan titik yang dilaporkan masyarakat melalui media sebagai lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
Redaksi menegaskan: seluruh informasi tersebut masih berupa laporan masyarakat dan belum merupakan fakta hukum yang dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah tanpa proses hukum yang sah.
Namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah intensitas laporan yang terus mengalir.
Respons Kapolres: “Kami Tindaklanjuti”
Menanggapi pemberitaan sebelumnya, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. telah memberikan jawaban melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
“Terima kasih infonya, kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan kepada timsus penggiat anti narkoba agar dilakukan penyelidikan,” tulis Kapolres.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi warga yang menanti kepastian. Namun kini publik menunggu perkembangan nyata di lapangan.
Polsek Bandar Pulau Jadi Sorotan
Sebagai wilayah hukum terdekat, Polsek Bandar Pulau menjadi institusi yang paling disorot masyarakat.
Awak media telah mengirimkan konfirmasi resmi kepada Kanitreskrim Polsek Bandar Pulau, IPDA A.F. Manalu, dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah dari sembilan titik yang dilaporkan sudah ada yang ditindaklanjuti? Apakah sudah ada penangkapan atau pengamanan barang bukti? Apakah aparat telah turun langsung memverifikasi lokasi yang disebut warga?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan. Ketiadaan jawaban ini memunculkan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.
“Jangan Hanya Janji, Buktikan!” — Tegas Ketua DPW FKP2N Sumut
Ketua DPW LSM FKP2N Sumatera Utara, Tono Tambunan, S.E., menyampaikan komentar tegas atas perkembangan ini. “Jika masyarakat sudah menyebut nama dan bahkan menunjukkan titik lokasi, itu artinya keresahan sudah di level tinggi. Jangan hanya berhenti pada pernyataan akan menyelidiki. Publik butuh bukti tindakan,” ujar Tambunan.
Ia menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. “Kalau memang tidak ada, sampaikan secara terbuka bahwa lokasi tersebut sudah diperiksa dan tidak ditemukan apa-apa. Tapi kalau ada indikasi, jangan ragu menyentuh sampai ke akarnya. Jangan tebang pilih,” tegasnya.
Tambunan juga mengingatkan bahwa isu narkotika bukan perkara kecil. “Narkoba merusak generasi. Kalau masyarakat sudah berani bersuara, aparat harus berani bertindak. Jangan sampai muncul persepsi ada pembiaran. Itu berbahaya bagi wibawa institusi.” Timpalnya
Ada “Udang di Balik Batu”?
Di tengah belum adanya informasi perkembangan resmi, mulai muncul pertanyaan yang lebih keras di ruang publik: apakah ada sesuatu yang belum terungkap?
Redaksi tidak menuduh dan tidak menyimpulkan adanya pembiaran. Namun persepsi tersebut muncul karena komunikasi yang belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi penentu. Diam bisa ditafsirkan beragam.
Publik Menanti Pembuktian
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat. Artinya, dasar hukum untuk bergerak sudah jelas.
Kini masyarakat Aek Songsongan hanya menanti satu hal: kepastian.
Apakah sembilan titik itu telah diperiksa? Apakah dugaan jaringan sedang dikembangkan? Ataukah isu ini akan meredup tanpa penjelasan?
Jika wilayah tersebut bersih, sampaikan secara tegas kepada publik. Jika ada indikasi, tindak secara profesional dan terbuka.
Karena dalam isu narkotika, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik, melainkan masa depan generasi muda.
Media menegaskan kembali membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Polres Asahan, Polsek Bandar Pulau, maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan warga untuk memberikan klarifikasi resmi demi menjaga objektivitas dan keberimbangan pemberitaan.
Aek Songsongan kini menunggu bukan hanya janji, tetapi tindakan nyata.(Mjs)
