Jakarta, RADAR 007— Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98 (BARIKADE 98) menggelar kegiatan Halal Bihalal bertema “Kawal Demokrasi, Jaga Indonesia” di Restaurant Tjikini Lima, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum refleksi kebangsaan yang menghadirkan tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan untuk membahas arah demokrasi Indonesia di tengah dinamika yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, Ketua Umum BARIKADE 98, Benny Ramdhani, menyampaikan kritik tajam terhadap perkembangan situasi nasional. Ia menyoroti kecenderungan menguatnya peran militer aktif dalam jabatan sipil yang dinilai berpotensi mengaburkan prinsip dasar demokrasi.
Menurut Benny, bangsa Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan penting dalam menentukan arah perjalanan negara—apakah tetap konsisten pada supremasi sipil dalam kerangka demokrasi, atau justru bergeser menuju dominasi kekuasaan tertentu.
“Yang kita hadapi hari ini adalah pilihan besar: apakah negara ini tetap dikendalikan oleh kekuatan sipil dalam semangat demokrasi, atau justru dikuasai oleh rezim yang mengintervensi berbagai lini kehidupan bernegara,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai semakin menunjukkan orientasi pada penguasaan sumber daya alam dan anggaran negara, yang pada hakikatnya bersumber dari rakyat. Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan adanya penyimpangan dari tujuan utama negara, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Benny mengungkapkan keprihatinan atas fenomena yang ia sebut sebagai “anomali negara”, di mana ruang kebebasan berekspresi dinilai mengalami penyempitan. Ia menyinggung adanya aktivis yang diproses hukum serta kritik publik yang dibungkam atas nama kekuasaan.
Dalam forum tersebut, Benny juga menyoroti dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan oknum aparat, termasuk kasus yang menimpa Andi Yunus. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur prajurit, seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang menjunjung tinggi nasionalisme, patriotisme, serta kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Doktrin prajurit adalah tentang kesetiaan kepada Merah Putih, menjaga kedaulatan negara, bukan untuk melayani kepentingan kekuasaan atau menyenangkan siapa pun yang berkuasa,” ujarnya.
Diskusi kebangsaan ini turut menghadirkan sejumlah tokoh senior pergerakan yang menyampaikan pandangan kritis mereka. Forum dipandu oleh Mustakim, dengan Febri sebagai penegas atas berbagai gagasan dan kritik yang mengemuka.
Menutup sambutannya, Benny menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh, narasumber, dan undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan, rakyat tetap memiliki kekuatan untuk menjaga arah demokrasi bangsa.
“Di saat kita merasa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja, rakyat tetap memiliki kekuasaan untuk menjaga demokrasi. Terima kasih kepada para senior pergerakan, narasumber, dan seluruh undangan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidzin wal faizin,” pungkasnya. (Red)
Bar.S
