Batu Bara, Radar007.com — Dugaan praktik mafia BBM subsidi kembali mengguncang Kabupaten Batu Bara. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SPBU 14.212.259 yang berada di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, yang diduga menjadi titik strategis penyaluran ilegal solar subsidi.
SPBU tersebut diduga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyedot solar subsidi dalam jumlah besar, menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil box, truk, hingga sepeda motor dengan tangki modifikasi.
Belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan, namun mencuat dugaan adanya keterlibatan jaringan terorganisir. Bahkan, isu sensitif soal dugaan setoran kepada oknum aparat penegak hukum ikut menyeruak ke permukaan, memicu kemarahan publik.
Aktivitas mencurigakan ini terpantau berlangsung rutin, baik siang maupun malam hari. Pantauan langsung pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 14.51 WIB menunjukkan aktivitas pengisian solar subsidi dalam skala besar berlangsung tanpa hambatan di lokasi SPBU tersebut.
Solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor tertentu. Namun, dugaan praktik ini justru mengarah pada penyalahgunaan oleh pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi, sehingga berdampak pada kelangkaan BBM bagi masyarakat yang berhak.
Kendaraan diduga keluar-masuk secara bergantian untuk mengisi BBM subsidi berulang kali. Modus ini mengindikasikan adanya pola distribusi terstruktur yang berjalan sistematis dan terorganisir.
Situasi ini semakin memanas setelah muncul pengakuan dari sumber internal yang menyebut adanya dugaan aliran dana kepada oknum tertentu.
Meski demikian, aparat penegak hukum memberikan respons beragam—sebagian menyatakan akan menindaklanjuti, sementara lainnya membantah keras tudingan tersebut.
Di tengah simpang siur ini, masyarakat menuntut transparansi dan tindakan tegas. Desakan menguat agar Kapolda Sumatera Utara turun langsung melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan dan aliran dana di balik praktik ilegal tersebut.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran distribusi energi, tetapi telah menyentuh isu kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika terbukti, praktik ini berpotensi merugikan negara sekaligus menindas masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada subsidi.
Kini publik menunggu: akankah kasus ini diusut tuntas hingga ke akar, atau kembali menguap tanpa jejak?
(TIM)
