Bandung, Radar007.com
Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait rencana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di seluruh wilayah Jawa Barat menuai kritik tajam dari Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional itu meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak menyetujui kebijakan yang dinilai berpotensi semakin menekan rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Tol berbayar saja sudah memberatkan masyarakat selama ini. Jangan lagi jalan provinsi ikut berbayar. Rakyat Jawa Barat sekarang sedang terjepit secara ekonomi, jangan ditambah beban baru,” tegas Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, Selasa (13/5/2025) via sambungan telepon seluler dari markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta.
Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional Jawa Barat hingga kini masih lesu. Kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai telah memicu tekanan ekonomi berkepanjangan yang berdampak langsung pada kesehatan mental masyarakat.
“Banyak masyarakat stres karena kebutuhan hidup makin mahal. Daya beli turun, pasar tradisional sepi, rakyat kecil makin sulit mencari penghasilan,” ujarnya.
Prof Sutan menilai, Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan solusi ekonomi, bukan kebijakan yang justru menambah penderitaan masyarakat.
“Jawa Barat butuh pemimpin yang cerdas, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Seorang pemimpin harus punya ilmu keseimbangan dan memahami tata negara. Semua kebijakan harus dipertimbangkan secara manusiawi,” katanya.
Ia menegaskan, harapan masyarakat sebenarnya sederhana: lapangan kerja tersedia, penghasilan mudah didapat, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, anak-anak bisa sekolah, dan lingkungan tetap aman.
“Tuntutan rakyat tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin hidup layak,” imbuhnya.
Prof Sutan juga mengingatkan bahwa kebijakan jalan provinsi berbayar dapat memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok karena biaya distribusi ikut meningkat. Dampaknya, menurut dia, akan semakin memiskinkan masyarakat kecil.
“Kalau jalan provinsi berbayar, biaya distribusi naik, harga kebutuhan pokok pasti ikut naik. Warung-warung makin sepi, rakyat kecil kehilangan pekerjaan, bahkan bisa memicu anak putus sekolah dan rumah tangga berantakan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Prof Sutan turut meminta Presiden RI untuk bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Presiden jangan membiarkan kebijakan yang justru menambah kesulitan masyarakat. Sikap tegas Presiden yang benar-benar mencintai rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH — Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates), serta Pendiri/Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS.
