“Pertarungan Dua Pilar Pemekaran: Potensi vs Kemampuan Fiskal”
Medan, Radar007.com – Layak atau tidaknya sebuah daerah dimekarkan masih terjebak perdebatan klasik: apakah indikator fiskal harus jadi patokan utama, atau prediksi potensi daerah yang lebih penting? Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia LKPI, Irwansyah Nasution, menyebut pola ini membuat pemekaran kerap berakhir sebagai jebakan ilusi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Sekjen Kemendagri beberapa waktu lalu, muncul kesulitan merumuskan tolok ukur kelayakan DOB. Pemerintah lebih menekankan kemampuan fiskal, sementara daerah menonjolkan prospektif potensi SDA dan ekonomi lokal.
Sejak 2000 hingga 2026, dari ratusan daerah otonomi baru, hanya 4 yang berhasil mandiri secara fiskal. Dua di Bali, satu Bekasi di Jabar, dan satu di Jatim. Sisanya gagal mendongkrak Pendapatan Asli Daerah PAD dan bergantung pada dana transfer pusat.
“Kenapa ratusan DOB gagal? Apakah kepala daerah tak mampu menjalankan regulasi, atau justru kebijakan pusat yang salah dalam membagi kewenangan fiskal?” ujar Irwansyah.
“UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” mengatur pemekaran harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan, serta kajian kelayakan. Namun di lapangan, potensi daerah sering tak bisa dioptimalkan karena wewenang strategis seperti izin tambang, perkebunan, dan retribusi publik ditarik ke pusat.
Akibatnya, daerah seperti “disuruh bekerja tapi tangan dilipat ke belakang”. Perbup dan Pergub yang dibuat untuk menggali PAD sering dibatalkan hanya dengan surat edaran Kemendagri, sehingga kemandirian fiskal tak punya dasar hukum kuat.
Irwansyah menilai, melihat potensi daerah harus jadi skema penting dalam 2 RPP Penataan Daerah yang kini disusun Kemendagri. Jangan hanya menimbang kelemahan fiskal, karena itu menciptakan bias dan mengabaikan peluang pertumbuhan wilayah baru.
“Pemekaran bukan soal siapa mampu hari ini, tapi soal siapa diberi ruang untuk tumbuh. Kalau potensi daerah dibekukan oleh tumpang tindih regulasi pusat, maka otonomi hanya jadi slogan,” tegasnya.
Pemekaran akan gagal jika hanya diukur dari angka fiskal saat ini. Rasionalitas kebijakan harus menyeimbangkan antara potensi daerah dan kapasitas fiskal agar DOB tidak jadi beban baru, tapi motor pemerataan.
Reporter: Erwanto
Sumber: Direktur LKPI, Irwansyah Nasution
