Jakarta, Radar007.com – Meningkatnya jumlah anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi yang kian berat menjadi sorotan serius Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional. Ia meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas dengan memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kepala daerah, agar segera menangani persoalan tersebut secara nyata dan menyeluruh.
Menurut Prof. Sutan, kondisi ekonomi nasional yang lesu tidak dapat dilepaskan dari praktik pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ia menilai, perilaku koruptif dan penyalahgunaan jabatan telah memperparah krisis ekonomi masyarakat, hingga memicu berbagai dampak sosial yang serius.
“Akibat banyak pejabat yang lebih mementingkan isi kantong pribadi, ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Kita menyaksikan berbagai peristiwa tragis di tengah masyarakat, mulai dari tekanan hidup berat hingga kasus bunuh diri,” ujar Prof. Sutan saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, melalui sambungan telepon seluler, Kamis (29/1/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari kondisi ekonomi tersebut adalah meningkatnya angka anak putus sekolah. Banyak aduan masyarakat yang diterimanya menyebutkan bahwa penurunan pendapatan orang tua dan sulitnya mencari pekerjaan memaksa anak-anak menghentikan pendidikan mereka.
“Ketika ekonomi lesu, masyarakat terpaksa berutang hanya untuk bertahan hidup. Diperkirakan sekitar 40 persen keluarga saat ini memiliki utang. Bahkan, tidak sedikit rumah tangga yang berujung pada perceraian karena tak mampu menanggung beban ekonomi,” paparnya.
Dalam situasi tersebut, lanjut Prof. Sutan, hak anak untuk memperoleh pendidikan perlahan tersingkir. Anak-anak terpaksa turun ke jalan, mencari uang receh demi membantu orang tua dan berbagi dengan adik-adiknya, hanya untuk memastikan ada makanan di rumah.
Ia juga menilai, naiknya biaya hidup serta sulitnya akses pekerjaan mencerminkan kegagalan sebagian kepala daerah dalam membaca dan merespons kondisi riil masyarakat. Kegagalan kebijakan selama satu dekade terakhir disebut telah menggerus dan meruntuhkan tatanan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat.
“Anak-anak tidak memilih putus sekolah karena malas, tetapi karena harus berjuang untuk sepiring nasi, tempe, dan kerupuk. Ini realitas pahit yang harus disadari para pengambil kebijakan,” tegasnya.
Prof. Sutan pun mengingatkan agar para kepala daerah tidak hanya sibuk dengan agenda seremonial dan pidato formal. Menurutnya, rakyat Indonesia kini menilai secara kritis apakah para pemimpinnya benar-benar mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Membiarkan anak-anak putus sekolah berarti menciptakan jurang kebodohan yang akan menghancurkan masa depan bangsa. Ini tidak boleh dijadikan proyek atau komoditas kepentingan tertentu. Para pejabat digaji dari keringat dan darah rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menegaskan, peran Presiden RI sangat krusial dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dan keberpihakan pada rakyat dinilai menjadi formula utama untuk memulihkan harapan masyarakat terhadap masa depan bangsa.
“Jika jutaan anak putus sekolah karena kepala daerah tidak mampu bekerja dengan baik, maka harus dievaluasi secara serius. Untuk apa dipertahankan?” pungkasnya. (***)
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH. Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Tokoh Pers Internasional, Presi den Partai Oposisi Merdeka.
