Batu Bara, Radar007.com — Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memanas dan memicu riak politik di daerah. Isu ini mencuat setelah Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, mendeklarasikan Komite Pemekaran Daerah, yang kemudian mendapat respons dari mantan Bupati Batu Bara, Zahir, melalui pernyataan terbuka di media sosal. Rabu, ( 22/04/2026 )
Perkembangan ini dinilai bukan sekadar wacana biasa, melainkan bagian dari dinamika politik yang sarat kepentingan. Dukungan Zahir terhadap Baharuddin, bahkan hingga mengarah pada dorongan menuju kontestasi gubernur, dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal politik yang patut dicermati lebih dalam.
Dalam analisisnya, Irwansyah Nasution menyebut bahwa politik ibarat laut—terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di bawahnya. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya menggerakkan isu pemekaran ini, apakah murni aspirasi masyarakat atau bagian dari strategi aktor politik tertentu.
Wacana pemekaran ini disebut mulai mendapat perhatian, namun belum sepenuhnya disambut antusias oleh sejumlah tokoh di enam kabupaten/kota yang digadang-gadang masuk dalam wilayah Sumatera Pantai Timur. Kondisi ini memunculkan spekulasi, apakah para elit masih menunggu momentum atau justru bermain aman di tengah situasi yang belum pasti.
Selain itu, muncul pula sorotan tajam terhadap waktu dukungan politik yang dianggap terlalu dini, mengingat proses pemekaran sendiri masih berada pada tahap wacana. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait arah dan tujuan dari gerakan politik yang sedang dibangun.
Meski demikian, isu pemekaran tetap memiliki dua sisi: peluang untuk percepatan pembangunan daerah dan tantangan berupa tarik-menarik kepentingan politik. Kelanjutan wacana ini akan sangat bergantung pada kemauan politik serta dukungan masyarakat di wilayah yang terlibat.
Hingga saat ini, deklarasi Komite Pemekaran telah menjadi panggung awal. Publik kini menunggu, siapa aktor berikutnya yang akan tampil dan sejauh mana isu ini benar-benar bergerak menuju realisasi, atau justru berhenti sebagai wacana politik semata.
Sumber: Irwansyah Nasution Direktur LKPI (Lembaga Komunikasi Pembangunan Indonesia)
Reporter: Erwanto
