Jakarta, Radar007.com — Pakar hukum dan ekonomi Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H. meyakini Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto memiliki kepedulian kuat terhadap kondisi rakyat, khususnya di tengah memburuknya situasi sosial dan ekonomi nasional pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Komplek Asrama Kopassus, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai musibah, seperti banjir dan longsor yang menelan korban jiwa serta luka-luka, sementara di sisi lain kondisi ekonomi masyarakat kian tertekan.
“Kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia saat ini bisa digambarkan dengan pameo klasik hidup segan mati tak mau,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah hoaks, melainkan fakta yang kian meluas di berbagai lapisan masyarakat. Struktur sosial yang sebelumnya terbagi atas golongan atas, menengah, dan bawah, kini mengalami pergeseran signifikan.
“Golongan menengah saat ini telah turun menjadi golongan bawah. Tidak mampu menabung, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari,” jelasnya.
Prof. Sutan menilai kebijakan sejumlah kepala daerah yang menghapus denda pajak kendaraan roda dua merupakan langkah tepat dan berangkat dari analisis kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, kepemilikan sepeda motor roda dua tidak lagi mencerminkan status ekonomi menengah, sebab mayoritas pemiliknya justru memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Setiap sembako yang dibeli rakyat sudah mengandung pajak. Setiap tetes keringat pekerja siang dan malam juga telah diserap pajak. Beban masyarakat sudah terlalu berat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang semakin rentan secara ekonomi, dengan pendapatan rendah, minim tabungan, serta terjerat pinjaman online. Bahkan, menurutnya, makan dua kali sehari kini menjadi persoalan serius bagi sebagian warga di tahun 2026.
Terkait penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah berjalan selama tiga tahun di sejumlah daerah, Prof. Sutan mengakui tujuan awalnya untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Namun, dalam kondisi ekonomi saat ini, penerapan ETLE dinilai menimbulkan dampak luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Seorang pengemudi ojek online yang ditemui tim media mengaku penghasilannya menurun drastis sejak awal Januari 2026, seiring melemahnya daya beli masyarakat.
“Tilang ETLE bisa menjadi masalah serius. Gagal bayar akan menumpuk dan menjadi gunung kasus di berbagai daerah,” kata Prof. Sutan.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dapat mengambil kebijakan berbasis kemanusiaan, termasuk mempertimbangkan penghapusan denda tilang ETLE bagi masyarakat miskin.
“Rakyat menunggu kebijakan Presiden RI. Demi kemanusiaan, agar tidak terjadi kelaparan ekstrem di negeri ini,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.E., S.H., M.H,. Tokoh Pers Internasional, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom. Presiden Partai Oposisi Merdeka Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
