Radar007Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil keras perusahaan batu bara yang selama ini mendapat asupan restitusi pajak.
Menurutnya, kebijakan tersebut malah membuat negara tekor.
Perusahaan tambang batu bara memiliki kewajiban mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga royalti. Namun, pajak ini kembali ditarik lewat restitusi, hingga akhirnya penerimaan pemerintah malah menjadi negatif.
“Ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang udah pada kaya itu. Menurut Anda wajar nggak?,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers tutup tahun di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Purbaya menegaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) seharusnya merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33. Pasal tersebut menekankan bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kalau ini nggak kan, diambil tanah, diambil bumi, saya (pemerintah) bayar (restitusi) juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya industri batu bara, selesai,” kata Purbaya. Dikutip Purbaya Lovers, Sabtu (3/1/26).
Atas kondisi tersebut, Purbaya mendorong penerapan bea keluar (BK) ekspor batu bara yang selama ini tidak dikenakan.
Pemerintah berupaya mencari skema kebijakan yang adil agar kepentingan seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga.
Terkait besaran tarif, Purbaya mengatakan, saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis.
Salah satu usulannya ialah tarif bertingkat berdasarkan harga batu bara, dengan kisaran 5%, 8%, hingga 11%.(**)
Source: Purbaya Lovers
