Jakarta, Radar007.com — Pakar Hukum Internasional dan pemerhati sosial, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menegaskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil yang semakin terhimpit oleh kebijakan pembangunan yang dinilai mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan.
Menurut Prof. Sutan, nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diterapkan secara nyata oleh seluruh pemimpin negara, mulai dari presiden hingga aparatur pemerintahan paling bawah.
“Nilai keadilan dan kemanusiaan itu sekarang seolah hilang di lapangan. Rakyat yang seharusnya diayomi justru dipaksa untuk bertahan sendiri. Ini ironi di negara yang kita cintai,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Pemimpin yang Abai Akan Kehilangan Dukungan Moral Rakyat
Prof. Sutan mengungkapkan, dari kajian sejarah runtuhnya banyak kerajaan dan negara di masa lalu, dapat disimpulkan bahwa kehancuran sering kali dipicu oleh sikap pemimpin yang sombong, egois, dan menjauh dari nilai-nilai keadilan.
“Pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat tidak akan mendapat dukungan kekuatan moral universal. Doa-doa masyarakat yang terzalimi justru menjadi faktor yang mempercepat kejatuhan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, umur sebuah negara juga sangat ditentukan oleh ketakwaan dan kepatuhan pemimpinnya terhadap nilai-nilai suci yang diyakini, termasuk dalam menjalankan amanah kekuasaan secara adil.
Pancasila Jangan Sekadar Seremonial
Indonesia, sebagai negara berideologi Pancasila, kata Prof. Sutan, telah memiliki fondasi nilai yang sangat kuat. Namun persoalan muncul ketika Pancasila hanya dijadikan slogan, bahan pidato, atau simbol seremonial semata.
“Jika Pancasila hanya menjadi tulisan mati, tidak dihidupkan dalam kebijakan dan tindakan nyata, maka praktik kepemimpinan akan menjauh dari nilai kemanusiaan. Dari situlah lahir cara-cara arogan dan kebijakan yang menyakiti rakyat,” ujarnya.
Apakah Indonesia Bisa Bubar?
Menjawab pertanyaan kritis tentang masa depan bangsa, Prof. Sutan menyatakan bahwa kemungkinan tersebut selalu ada apabila para pemimpin terus salah arah dalam menanam kebijakan.
“Apa yang ditanam pemimpin hari ini, itulah yang akan dituai. Jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, maka pemimpin itu pasti tumbang. Negara pun bisa berada di jalur kehancuran,” tegasnya.
Penggusuran dan Hilangnya Mata Pencaharian Rakyat
Dalam diskusi yang berkembang, Prof. Sutan menyoroti kebijakan penataan kota dan wilayah yang kerap dilakukan dengan cara menggusur masyarakat kecil, seperti pedagang kaki lima (PKL), tanpa solusi berkelanjutan.
“Pemerintah sering mengatasnamakan penataan kota agar indah dan tertib, tetapi mengabaikan hak hidup masyarakat. Padahal Pancasila menjamin setiap manusia untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, para PKL yang berjualan dengan modal terbatas tidak memiliki kemampuan menyewa kios atau ruko. Menggusur mereka tanpa relokasi yang layak sama saja dengan menghilangkan sumber nafkah keluarga.
“Jika PKL digusur, seharusnya direlokasi ke lokasi yang tetap memiliki potensi keramaian. Jangan mematikan mata pencaharian rakyat,” katanya.
Transportasi Umum dan Nasib Sopir Angkot
Selain PKL, Prof. Sutan juga menyoroti kebijakan penghapusan angkutan kota yang berdampak pada hilangnya pekerjaan para sopir angkot.
“Jika angkot dieliminasi, pemerintah wajib memikirkan pekerjaan lanjutan bagi para sopirnya. Jangan biarkan mereka kehilangan nafkah begitu saja,” tegasnya.
Peringatan Keras: Jangan Biarkan Darurat Kelaparan
Menurut Prof. Sutan, kebijakan yang menghilangkan sumber penghidupan rakyat tanpa solusi nyata merupakan bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
“Membiarkan darurat kelaparan meluas itu sangat jahat dan tidak pancasilais. Pemimpin yang melakukan penggusuran dengan cara arogan dan tidak memanusiakan manusia, sedang menodai ruh Pancasila,” tandasnya.
Ia menegaskan, tugas pemerintah adalah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang menyelamatkan rakyat, bukan sekadar mempercantik wajah kota.
“Pancasila berbicara tentang keselamatan manusia dan keadilan hidup rakyat. Jika pemerintah justru menghilangkan sumber nafkah masyarakat, maka pemerintah itu telah menyimpang dari nilai dasar bangsa,” pungkasnya.(***)
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Pemerhati Sosial.
