Batu Bara, Radar007.com — Keberadaan gudang pengolahan inti sawit menjadi minyak Palm Kernel Oil (PKO) di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, terus menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Gudang tersebut diduga belum mengantongi izin resmi, namun aktivitasnya berlangsung secara terang-terangan tanpa hambatan berarti. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Batu Bara.
Aktivitas pengolahan yang disebut-sebut berlangsung hampir tanpa henti ini diduga telah berjalan cukup lama. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, padahal indikasi pelanggaran dinilai cukup jelas oleh masyarakat.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kapolres Batu Bara, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, S.H., M.H., melalui Bendahara Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara, Arfen. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi.
Arfen mengaku menyayangkan tidak adanya respons tersebut. Ia berharap pihak kepolisian dapat lebih terbuka terhadap awak media sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada publik.
Sementara itu, sejumlah warga mengaku resah atas keberadaan gudang tersebut. Selain diduga ilegal, aktivitasnya juga dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan serta ketertiban di sekitar lokasi.
“Sudah lama beroperasi, tapi seperti tidak tersentuh. Kami jadi bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana pengawasannya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini turut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas tersebut. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai legalitas usaha maupun langkah penindakan yang akan dilakukan.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dan transparan guna memastikan seluruh aktivitas usaha di Kabupaten Batu Bara berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan masyarakat maupun negara.
Jika terbukti melanggar, penindakan yang adil dan tanpa pandang bulu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
(Tim/Erwanto)
