Garut (Jabar), Radar007.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total anggaran mencapai Rp330 triliun kembali menjadi sorotan publik. Kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran program tersebut disampaikan oleh Pimpinan Perusahaan PT Radar Media Group, Maruli Silitonga, CFLE, dalam wawancara eksklusif bersama pewawancara Muhammad Agus Zakariyya, S.E. di kediamannya di Bogor, Kamis (05/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maruli menyoroti struktur penggunaan anggaran MBG yang dinilai perlu dikaji secara kritis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima program.
Sebagai informasi, MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
Tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menekan angka stunting, serta memperkuat sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin, diharapkan anak-anak dapat tumbuh lebih sehat, belajar lebih fokus, dan memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan.
Program MBG dijalankan melalui dapur umum di berbagai daerah yang menyiapkan makanan setiap hari. Menu makanan umumnya terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan susu, dengan bahan pangan yang diupayakan berasal dari produk lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Analisis Anggaran Jadi Sorotan
Dalam analisisnya yang merujuk pada data resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Maruli Silitonga memaparkan contoh simulasi pembagian anggaran berdasarkan skema operasional program.
Menurutnya, analisis tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana dana negara dialokasikan dalam pelaksanaan program.
Ia mencontohkan jika Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menerima jatah 3.000 porsi makanan per hari.
1. Biaya Operasional Dapur
Sebesar Rp2.000 per porsi dialokasikan untuk biaya operasional dapur yang diterima oleh pengelola atau pemilik dapur.
Jika dikalikan 3.000 porsi per har, maka jumlahnya mencapai Rp6 juta per hari. Dalam satu tahun operasional (sekitar 300 hari kerja), angkanya dapat mencapai Rp1,8 miliar.
Menurut Maruli, angka tersebut dinilai cukup besar untuk menutup investasi pembangunan dapur yang diperkirakan berkisar Rp2 miliar,, bahkan berpotensi menghasilkan keuntungan apabila program berjalan dalam jangka panjang.
2. Biaya Tenaga Kerja
Selanjutnya, sebesar Rp3.000 per porsi dialokasikan untuk tenaga kerja, termasuk pekerja dapur, petugas pencuci peralatan, serta staf operasional lainnya.
Dengan perhitungan yang sama, biaya tenaga kerja dapat mencapai Rp9 juta per hari atau sekitar Rp2,7 miliar per tahun.
Maruli menilai nominal tersebut sebenarnya cukup untuk menggaji tenaga kerja secara layak, namun ia juga menyoroti besarnya alokasi dana operasional dibandingkan porsi yang langsung menjadi makanan bagi siswa.
3. Porsi untuk Makanan Siswa
Berdasarkan perhitungan tersebut, dana yang tersisa untuk penyediaan makanan bagi siswa diperkirakan berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Dana Disebut Banyak Terserap Sebelum Menjadi Makanan
Dari struktur alokasi tersebut, Maruli menilai bahwa sebagian besar anggaran telah terserap untuk biaya operasional sebelum benar-benar menjadi makanan bagi penerima manfaat.
“Artinya, dana negara bahkan sebelum menjadi makanan sudah terpotong lebih dari sepertiga untuk berbagai biaya operasional,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah sisa dana tersebut benar-benar mampu menghasilkan makanan bergizi dengan kualitas yang memadai.
“Apakah Rp8.000 sampai Rp10.000 itu benar-benar cukup untuk menghasilkan makanan bergizi sesuai standar program?” katanya.
Tanggapi Klaim Pengelola Dapur
Maruli juga menyinggung adanya pernyataan dari beberapa pengelola dapur yang menyebut mereka kerap menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya operasional.
Menurutnya, klaim tersebut perlu dijelaskan secara transparan mengingat alokasi dana operasional dalam skema program sudah cukup signifikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas pengelolaan anggaran agar tidak terjadi praktik yang dapat merugikan program, seperti komisi tersembunyi atau administrasi yang tidak transparan.
Kritik terhadap Efektivitas Program
Di akhir pemaparannya, Maruli menyoroti besarnya skala anggaran yang digunakan dalam program MBG.
Menurutnya, dengan total anggaran Rp330 triliun, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat program benar-benar optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang ia rujuk dari Badan Gizi Nasional, ia memperkirakan sekitar Rp111 triliun dari total anggaran tersebut berpotensi terserap lebih dahulu untuk biaya operasional dapur, tenaga kerja, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya, sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.
Ia menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dapat tercapai secara maksimal.
“Kritik ini bukan untuk menolak programnya, tetapi agar pengelolaan anggaran sebesar ini benar-benar transparan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(Zarase)
