Batu Bara, Radar007.ccm — Di tengah deru mesin kapal perang “Kal Pandang” yang membelah perairan Selat Malaka, sebuah percakapan singkat namun sarat makna lahir di atas sekoci menuju Pulau Pandang. Doorstop itu sederhana, namun substansinya menyentuh masa depan kawasan pesisir Batu Bara.
Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, ketika itu mendapat pertanyaan mendadak: Pulau Pandang mau dijadikan apa?
Pertanyaan pendek itu ternyata membuka diskursus panjang tentang arah pembangunan wilayah pulau terluar yang selama ini lebih sering menjadi penonton dibanding pusat pertumbuhan ekonomi.
Perjalanan dimulai dari Dermaga Kuala Tanjung. Pukul 09.30 WIB, kapal patroli milik TNI AL “Kal Pandang” telah bersiaga membawa rombongan pemerintah daerah menuju Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo. Di atas kapal, suasana nyaris sunyi akibat kerasnya suara mesin. Namun ketika sekoci hendak diturunkan untuk mendarat, momentum doorstop itu akhirnya terjadi.
Dengan nada terukur, Baharuddin Siagian menjelaskan bahwa Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo tidak boleh lagi dipandang sekadar gugusan pulau biasa. Kawasan itu harus didorong menjadi destinasi wisata strategis yang mampu menghasilkan pendapatan daerah sekaligus menjaga marwah kedaulatan negara di wilayah perbatasan laut.
Di balik panorama eksotisnya, dua pulau tersebut sejatinya menyimpan persoalan klasik: akses transportasi terbatas, infrastruktur minim, jaringan komunikasi nyaris hilang, air tawar terbatas, hingga belum tertatanya homestay dan logistik wisata.
Ironisnya, kondisi itu justru berpotensi menciptakan ruang kosong yang rawan dimanfaatkan aktivitas ilegal. Pulau terluar yang tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi titik penyelundupan, transaksi barang terlarang, bahkan jalur keluar masuk kapal asing tanpa pengawasan.
Karena itu, pembangunan wisata di Pulau Pandang bukan hanya bicara soal rekreasi dan keuntungan ekonomi. Ini adalah bagian dari geopolitik kawasan pesisir dan manifestasi nyata menjaga batas negeri.
Namun pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting: model wisata seperti apa yang layak diterapkan?
Jika pola mass tourism dipaksakan tanpa kontrol ekologis, maka kerusakan hanya tinggal menunggu waktu. Pengalaman pahit rusaknya Pantai Pasir Putih Tanjung Tiram hingga Pantai Sejarah Perupuk menjadi alarm keras bahwa ledakan wisata tanpa pengawasan dapat menghancurkan ekosistem pesisir dalam jangka panjang.
Di sinilah muncul gagasan pendekatan berbasis masyarakat atau community based ecotourism. Konsep ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan.
Wilayah pesisir seperti Bagan Arya dapat dijadikan gerbang awal wisatawan sebelum menuju Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo. Rumah-rumah warga dapat disulap menjadi pusat persinggahan, kawasan budaya, hingga homestay bernuansa pesisir Melayu. Wisatawan tidak langsung memadati pulau, tetapi diarahkan secara bertahap melalui sistem kunjungan terkontrol.
Pendekatan tersebut bukan hanya menjaga ekosistem pulau tetap lestari, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama ekonomi wisata, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut hadir melalui pembinaan, pendampingan, penguatan kreativitas warga, hingga dukungan anggaran yang konsisten. Sebab wisata modern tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam, melainkan juga pengalaman sosial, budaya, dan pelayanan masyarakatnya.
Doorstop singkat di atas sekoci itu akhirnya melahirkan satu refleksi besar: Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo bukan lagi sekadar titik di tengah Selat Malaka, melainkan aset strategis yang dapat menjadi wajah baru pembangunan pesisir Batu Bara di masa depan.
Seperti pantun lama yang terus hidup di tengah masyarakat:
“Pulau Pandang jauh di tengah,
Di balik pulau si Angsa Dua,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi baik dikenang jua.”
Kini, publik menunggu sejauh mana gagasan itu benar-benar diwujudkan. Sebab sejarah selalu mencatat, banyak daerah besar lahir bukan karena kekayaan alamnya semata, tetapi karena keberanian pemimpinnya membaca masa depan.
Reporter: Erwanto
Sumber: Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI)
