Batu Bara, Radar007.com – Banyak kalangan elit seringkali kurang menyadari betapa monumental dan strategisnya gagasan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim). Wacana ini bukan sekadar narasi politik mengenai perebutan kekuasaan atau pencitraan semata, melainkan sebuah imperatif untuk mempercepat denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini terasa lambat dan tertinggal, sepanjang bentang wilayah dari Pagurawan hingga Sei Berombang.
Gagasan ini perlu “dibumikan” dan dipahami secara mendalam sebagai kepentingan kolektif, bukan milik segelintir elit. Yang dibutuhkan kini adalah konvergensi visi, satu tujuan mulia, dan kesamaan kepentingan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ironisnya, setelah tertunda selama 13 tahun akibat kebijakan moratorium, kita seringkali terlihat kaku dan ragu untuk bersatu padu, padahal usulan ini merupakan amanah dari pemerintahan sebelumnya yang kini kembali terbuka peluangnya.
Realitas Birokrasi dan Jarak yang Terlalu Jauh
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan sebagai argumen sosial adalah: Pernahkah kita merasakan beban yang sama dalam urusan birokrasi? Bagaimana pelaku usaha di Batu Bara dan Labusel harus menempuh jarak jauh ke Medan hanya untuk perizinan? Bagaimana nelayan di Tanjung Balai harus bersusah payah ke Belawan yang memakan waktu berhari-hari, atau masyarakat di Sei Kepayang yang harus menunggu bantuan penanggulangan bencana terlalu lama karena rentang kendali yang mencapai 160 km dari pusat pemerintahan provinsi saat ini?
Hal ini membuktikan adanya kesenjangan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik akibat wilayah administrasi yang terlalu luas.
Satu Kesatuan Geografis dan Ekonomi
Secara kewilayahan, wilayah yang meliputi Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labura, Labuhan Batu, dan Labusel merupakan kawasan pesisir yang memiliki satu tarikan napas yang sama.
Secara ekonomi, kawasan ini bagaikan “satu tubuh” yang sudah berjalan layaknya provinsi sendiri (Sumpatim). Budaya kerja masyarakat pesisir yang mengandalkan sumber daya laut, interaksi pendidikan di mana banyak pelajar Labuhan Batu menimba ilmu di Kisaran, hingga keterkaitan industri kelapa sawit dan perikanan yang saling terintegrasi antar daerah, membuktikan bahwa ikatan ekonomi dan sosial ini sudah sangat kuat.
Fakta lain yang tak bisa dipungkiri adalah kontribusi besar kawasan ini terhadap keuangan daerah. Hampir 50 persen pendapatan APBD Sumatera Utara bersumber dari wilayah ini. Namun ironisnya, ketika membutuhkan perbaikan infrastruktur seperti jalan rusak, wilayah ini harus “mengantre” dan bersaing dengan kebutuhan seluruh wilayah Sumut lainnya.
Sejarah dan Identitas yang Sama
Dari sisi historis dan kultural, wilayah ini memiliki akar yang sama kuat. Para pendukung Sumpatim meyakini bahwa masyarakat pesisir ini merupakan keturunan dari rumpun Melayu besar yang pernah berjaya, meliputi Kesultanan Asahan, Kualuh, Bilah, hingga Kedatukan Batu Bara yang pernah menjadi pilar kebudayaan Nusantara.
“Sumpatim itu ibarat jantung ekonominya Sumut. Tapi jantung ini terasa lelah, karena harus memompa darah sampai ke Nias, sampai ke Tapanuli Tengah,” ungkap pengamat dengan nada sarkas namun penuh makna.
Dengan segala bukti geografis, ekonomi, sejarah, dan urgensi pelayanan publik tersebut, pertanyaannya kini kembali: Masih adakah keraguan bahwa Sumpatim adalah satu tarikan napas kehidupan yang mestinya sama-sama diperjuangkan demi keadilan dan kemajuan bersama?
Sumber: Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia)
Reporter: Erwanto
