Batu Bara, Radar007.com – Dalam konstelasi ilmu politik modern, peluncuran isu strategis merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme propaganda dan perang urat saraf. Hal ini tampak nyata seiring menghangatnya wacana pemekaran wilayah di berbagai penjuru, menyusul dibukanya kembali moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Topik ini senantiasa menjadi sorotan publik yang menarik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh kunci sebagai subjek dan objek diskursus politik.
Salah satu pandangan yang menarik perhatian disampaikan oleh Baharuddin dalam sebuah forum akademik. Dengan tegas ia menegaskan bahwa “Percepatan pembangunan dan pelayanan publik bukanlah hasrat politik semata.” Pernyataan krusial ini menjadi landasan pemikiran beliau dalam menanggapi isu pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang kini menjadi pembicaraan hangat di enam kabupaten/kota terkait.
Sebagai tokoh yang memiliki kapasitas ganda—selaku figur pemerintahan di Kabupaten Batu Bara, akademisi yang mendalami ilmu komunikasi publik, serta Ketua Dewan Pembina Komite Pemekaran Sumatera Pantai Timur—Baharuddin menyampaikan pemikirannya dalam gelaran program Disertasi Doktoral di UINSU. Beliau mampu menyeimbangkan antara landasan teori dan realitas praktis, menunjukkan bahwa pemahamannya bukan hanya sekadar wawasan, melainkan diiringi kesadaran akan langkah strategis yang harus diambil dalam setiap polemik yang muncul.
Bukan Ambisi, Melainkan Protokol dan Aspirasi
Lebih lanjut dijelaskan bahwa gagasan pemekaran ini bukanlah manifestasi ambisi personal. Melainkan, hal ini merupakan prosedur konstitusional yang harus ditempuh sebagai tindak lanjut hasil kajian administrasi serta penyerapan aspirasi politik masyarakat di enam wilayah tersebut. Usulan ini kini berada dalam tahap pertimbangan di tingkat pemerintah pusat sebagai calon daerah otonomi baru.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, termasuk narasi yang mengaitkan gerakan ini dengan upaya merebut posisi strategis atau jabatan Gubernur, Baharuddin memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan bahwa isu pemekaran berdiri pada landasan otonominya sendiri, terpisah sepenuhnya dari dinamika kontestasi politik Pilkada. Tuduhan yang mencoba memosisikan gerakan ini berhadapan dengan Gubernur Bobby Nasution dinilainya tidak berdasar dan perlu diluruskan demi kebenaran objektif.
Peran Sebagai Jembatan Penghubung
Menurut pengakuan beliau, peran yang diembannya hanyalah sebagai jembatan penghubung yang meneruskan kebijakan dan amanat dari pemerintahan sebelumnya yang sempat tertunda akibat kebijakan moratorium. Keheningan beliau selama ini bukan tanpa alasan, melainkan karena fokus menjalankan tugas pemerintahan dan amanah yang diemban.
Kini, setelah berbagai narasi keliru mulai beredar, penjelasan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya misinterpretasi di tengah masyarakat. Posisi Baharuddin yang berada di episentrum isu strategis ini justru menjadikannya objek kajian yang menarik bagi dunia akademis, membuktikan betapa kompleks dan dinamisnya peta politik pemekaran di tanah air.
Sumber: Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia)
Reporter: Erwanto
