Denpasar (Bali), Radar007.com — Sorotan publik kembali mengarah kepada I Gusti Putu Artha. Namun kali ini bukan karena pernyataannya yang lantang soal dugaan penyalahgunaan gas subsidi di Bali, melainkan karena munculnya dugaan bahwa usaha laundry yang disebut-sebut milik anaknya, Gusti Ngurah Weda, menggunakan LPG subsidi 3 kilogram.
Informasi tersebut beredar luas dan memantik reaksi dari sejumlah tokoh masyarakat di Denpasar. Salah satunya, tokoh masyarakat Kota Denpasar, Gung Indra, yang menilai situasi ini sebagai ironi jika dugaan tersebut benar adanya.
“Kalau memang usaha komersial menggunakan gas subsidi, sementara orang tuanya vokal mengkritik praktik gas oplosan dan distribusi ilegal, tentu ini menjadi kontradiksi yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, LPG 3 kg merupakan barang subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro tertentu. Penggunaannya telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan kebijakan distribusi energi bersubsidi.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan/atau gas bumi yang disubsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 55 UU Migas menyebut ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi barang bersubsidi.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak usaha maupun keluarga terkait dugaan penggunaan LPG subsidi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang berkembang masih berada pada ranah dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Di ruang publik, isu ini berkembang menjadi perdebatan mengenai konsistensi moral. Sebagian pihak menilai, jika seseorang aktif menyuarakan kritik terhadap dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi, maka transparansi dan ketegasan sikap juga perlu diterapkan pada lingkungan terdekatnya.
“Ini bukan semata soal hukum, tetapi juga etika publik. Jika ingin mendorong penertiban distribusi subsidi, maka penting memastikan tidak ada konflik kepentingan atau dugaan pelanggaran di sekitar lingkaran sendiri,” tambah Gung Indra.
Penggunaan LPG subsidi oleh usaha yang tidak masuk kategori penerima berhak memang kerap menjadi perhatian pemerintah. Aparat penegak hukum biasanya akan menelusuri unsur kesengajaan, skala penggunaan, serta kategori usaha sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
Publik kini menanti klarifikasi resmi untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya. Apakah dugaan tersebut hanya kesalahpahaman dalam distribusi, atau terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti secara hukum?
Dalam konteks ini, penegakan aturan distribusi subsidi energi harus berjalan secara objektif dan tanpa tebang pilih. Subsidi energi pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Setiap dugaan penyimpangan perlu diuji melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.
Pada akhirnya, konsistensi antara sikap publik dan praktik nyata menjadi ukuran integritas. Di era keterbukaan informasi, setiap tudingan maupun pembelaan harus dibuktikan dengan data, klarifikasi, dan proses hukum yang akuntabel.(Red)
