Batu Bara, Radar007.com — Kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2007 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut hingga era Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 bahkan kini, masih menyisakan tanda tanya besar: kapan kran pemekaran akan kembali dibuka?
Moratorium pemekaran membuat berbagai usulan daerah otonomi baru di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, nyaris stagnan tanpa kejelasan arah. Wacana pembentukan provinsi seperti Sumatera Tenggara (Tabagsel), Provinsi Nias, hingga Sumatera Pantai Timur (Aslab) hanya berhenti di level aspirasi tanpa pembahasan serius di meja pemerintah pusat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, serta para penggagas pemekaran daerah menjadi aktor utama dalam dinamika ini. Di sisi lain, elit politik daerah juga memainkan peran penting dalam mendorong—atau justru menghambat—proses pemekaran.
Sejak moratorium diberlakukan pada 2007 hingga saat ini, dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran, termasuk wilayah Sumatera Utara.
Pemerintah memiliki sejumlah alasan mendasar, di antaranya:
1. Menghindari beban anggaran negara yang semakin besar akibat pembentukan DOB baru.
2. Menjaga fokus pembangunan nasional, khususnya proyek strategis agar tidak terganggu.
3. Mencegah lahirnya daerah otonomi baru yang tidak siap secara administratif dan fiskal.
4. Menghindari konflik politik dan perebutan kekuasaan di daerah.
Selain itu, evaluasi terhadap sejumlah DOB sebelumnya menunjukkan adanya kegagalan tata kelola, bahkan tidak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan.
Moratorium diibaratkan sebagai “jeda napas” dalam dinamika politik pemekaran. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuat daerah kehilangan momentum untuk berkembang melalui otonomi baru. Aspirasi masyarakat seolah tertahan tanpa kepastian, sementara para penggagas dituntut untuk lebih matang dalam menyiapkan konsep pemekaran.
Permasalahan lain yang mencuat adalah lemahnya dasar hukum moratorium yang hanya mengandalkan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Sejumlah kalangan di DPR dan DPD RI menilai perlu adanya regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan Pemerintah (PP), agar kebijakan ini tidak menimbulkan celah konflik dan kegagalan di masa depan.
Kesimpulan:
Wacana pemekaran, termasuk rencana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur (Aslab), kini berada di persimpangan antara harapan dan realitas politik. Para penggagas dituntut tidak hanya mengedepankan ambisi kekuasaan, tetapi juga kesiapan mental, kapasitas tata kelola, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Jika moratorium kelak dibuka, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “siapa yang siap memimpin”, melainkan “apakah daerah baru benar-benar siap untuk bertanggung jawab dan menjawab harapan rakyat?”
Sumber: Irwansyah Nasution Direktur LKPI (Lembaga Komunikasi Pembangunan Indonesia)
Reporter: Erwanto
