Jakarta, Radar007.com — Pakar Hukum Pidana Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ph.D., mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil peran aktif dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah dengan mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Komplek Kopassus, Jakarta, Kamis (5/3/2026), Prof. Sutan menyampaikan kekhawatirannya atas situasi perang yang kian memanas.
“Gejolak perang yang memasuki hari ketiga dan keempat semakin memburuk. Tangis dan air mata pecah di tengah petang di kawasan Timur Tengah. Kita tentu berharap situasi seperti itu tidak pernah terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Indonesia Harus Hadir sebagai Penyejuk
Menurut Prof. Sutan, serangan rudal dan drone yang melibatkan Iran serta ketegangan yang menyeret sejumlah negara, termasuk yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat, berpotensi memperluas konflik dan memancing negara-negara lain untuk terlibat.
“Situasi ini sangat berbahaya. Jika tidak segera dihentikan, perang bisa meluas hingga menyeret negara-negara besar lainnya. Indonesia harus hadir sebagai kekuatan penyejuk,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Ini amanah konstitusi kita. Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan penghentian perang dan mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.
Peran Strategis Presiden Prabowo
Prof. Sutan menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas dan wibawa internasional untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut.
“Kemampuan Presiden Prabowo tidak diragukan. Dunia menunggu langkah tegas Indonesia untuk menyerukan penghentian perang dan pengakuan kemerdekaan Palestina,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak konflik berkepanjangan tidak hanya berimplikasi pada kemanusiaan, tetapi juga terhadap krisis energi dan keamanan nasional Indonesia.
“Krisis energi dan stabilitas keamanan harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai kita terdampak karena perang tidak segera dihentikan,” ujarnya.
PBB dan Sikap Tegas terhadap Negara Adidaya
Prof. Sutan mendorong agar Presiden RI bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berani menyampaikan sikap tegas, meskipun berpotensi tidak disukai oleh negara adidaya dan sekutunya.
“Perang ini berisiko meluas hingga ke Amerika dan Eropa jika tidak segera dihentikan. Jangan sampai negosiasi baru dilakukan setelah senjata pemusnah massal digunakan dan korban sipil semakin banyak berjatuhan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa semangat perdamaian dan penolakan terhadap penjajahan harus menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.
“Indonesia bersama negara-negara yang mencintai perdamaian harus konsisten menolak penjajahan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Seruan Perdamaian Dunia
Sebagai pemerhati perdamaian dunia, Prof. Sutan mengaku sangat khawatir atas kondisi yang berkembang. Ia berharap diplomasi aktif Indonesia dapat mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil.
“Korban peperangan sangat menantikan hadirnya sosok penengah. Kita harus mendukung setiap upaya yang bertujuan menghentikan perang dan menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung langkah pemerintah dalam menjaga perdamaian global.
“Mari kita dukung kepemimpinan Presiden RI dalam mengambil bagian menciptakan perdamaian dunia. Jangan sampai ego kekuasaan para pemimpin negara mengorbankan rakyatnya sendiri,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ph.D. Pakar Hukum Internasional dan Pemerhati Perdamaian Dunia
