Batu Bara, Radar007.com — Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur menuai penolakan keras dari kalangan masyarakat. Seorang pemuda asal Kabupaten Batu Bara, M. Adam Malik, S.Sos, secara tegas menyebut gagasan yang diusung Komite Pemekaran Provinsi (KPP) Sumatera Pantai Timur sebagai langkah prematur yang berpotensi memicu konflik dan mengganggu stabilitas pembangunan di Sumatera Utara.
Munculnya dorongan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang digagas oleh kelompok tertentu mendapat reaksi penolakan. Gagasan tersebut dinilai tidak memiliki dasar kuat, baik secara historis maupun yuridis.
M. Adam Malik, S.Sos, pemuda asal Batu Bara, menjadi salah satu suara vokal yang menentang wacana tersebut. Ia menilai ide pemekaran hanya digerakkan oleh segelintir oknum tanpa dukungan luas masyarakat.
Pernyataan penolakan ini disampaikan di Batu Bara, di tengah mencuatnya kembali isu pemekaran wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Adam, gagasan tersebut berpotensi memperkeruh hubungan antarwilayah dan mengganggu sistem pembangunan yang telah berjalan. Ia menegaskan bahwa sejarah Sumatera Timur tidak bisa dipersempit hanya pada wilayah tertentu.
“Sejarah Sumatera Timur itu luas, dari Aceh hingga Lampung. Tidak bisa diklaim sepihak hanya untuk kepentingan kelompok,” tegasnya.
Ia juga mengacu pada dasar hukum seperti Staatblad 1873 Nomor 181, UU Nomor 10 Tahun 1948, hingga regulasi terbaru yang menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Timur mencakup banyak daerah, termasuk Kota Medan, bukan hanya kawasan yang kini digaungkan sebagai calon provinsi baru.
Adam memperingatkan bahwa dorongan pemekaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit justru dapat memicu sentimen dan perpecahan. Ia menilai Provinsi Sumatera Utara selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Batu Bara.
“Jangan karena ego kelompok, stabilitas pembangunan jadi terganggu. Masyarakat lagi sulit, jangan disulut dengan isu yang belum tentu membawa manfaat,” ujarnya tajam.
Di akhir pernyataannya, Adam meminta agar kelompok penggagas menghentikan wacana tersebut dan lebih fokus pada pembangunan daerah masing-masing, termasuk mendukung program nasional seperti Asta Cita Presiden Prabowo.
Ia juga menyinggung adanya moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku, sehingga menurutnya, isu ini tidak hanya tidak tepat waktu, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik.
“Sudah cukup masyarakat terbebani. Jangan lagi ditambah dengan isu pemekaran yang tidak jelas arah dan manfaatnya,” pungkasnya.
(Erwanto)
