Batu Bara, Radar007.com — Pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam forum Musrenbang yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, memantik tafsir politik panas. Ucapan tersebut dinilai bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan sinyal kuat yang memberi pengakuan tidak langsung terhadap ketokohan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dalam wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur.
Dalam forum resmi kenegaraan, Bobby Nasution menyampaikan pernyataan terkait pemekaran daerah yang dinilai sarat makna politik. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk legitimasi terhadap peran Baharuddin Siagian sebagai inisiator utama pemekaran.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menjadi dua figur sentral dalam dinamika ini, dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah se-Sumatera Utara sebagai saksi politik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Musrenbang tingkat provinsi, sebuah agenda resmi yang memiliki bobot politik tinggi karena melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut analis politik Irwansyah Nasution, penyampaian dalam forum resmi tidak bisa dianggap kebetulan. Ia menilai gaya komunikasi Bobby yang satir dan humoris justru menyimpan pesan strategis.
“Dalam politik, apa yang tampak di permukaan sering kali menyembunyikan kesepakatan yang sedang dirancang,” ungkapnya.
Ia juga menilai, penyampaian tersebut berbeda dengan wacana pemekaran daerah lain di Sumut yang tidak mendapat “panggung” serupa di hadapan Mendagri.
Pernyataan itu dinilai memberi “panggung politik” kepada Baharuddin Siagian sebagai figur sentral dalam isu pemekaran Sumatera Pantai Timur. Bahkan, muncul anggapan bahwa ini adalah bagian dari konsolidasi politik internal, mengingat kedua tokoh berada dalam lingkaran kekuatan politik yang sama.
Situasi ini memunculkan spekulasi adanya strategi “politik selancar”, di mana momentum isu pemekaran dimanfaatkan untuk membangun pengaruh dan posisi tawar di tingkat elit.
Wacana pemekaran kini dinilai kian bergulir dan memasuki fase yang lebih serius, meski secara regulasi masih menghadapi berbagai tahapan teknis seperti kajian akademik dan ketentuan perundang-undangan.
Namun di balik itu, dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar soal administratif, melainkan sarat kepentingan dan strategi kekuasaan.
Kini publik menanti, apakah Baharuddin Siagian mampu “berselancar” di atas gelombang isu yang telah dilemparkan, atau justru tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan politik yang semakin memanas.
Sumber: Irwansyah Nasution / Analis Politik, Direktur LKPI
Reporter: Erwanto
