Batu Bara, Radar007.com – Dalam sebuah pertemuan yang sarat makna filosofis dan politis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menerima kunjungan kehormatan dan audiensi resmi dari Majelis Kedatukan Melayu Batu Bara. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan pada Selasa, 21 April 2026 ini, menjadi momentum penting dalam upaya melembagakan nilai-nilai luhur budaya melalui instrumen hukum yang kokoh.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batu Bara, Rodial dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, didampingi jajaran sekretariat dan anggota dewan. Sementara itu, rombongan dari unsur adat dipimpin oleh Ketua Majelis Kedatukan Melayu Batu Bara, Dato Setiawangsa II, didampingi Sekretaris Muhammad Rozali serta para pengurus dan perwakilan dari berbagai kedatukan.
Urgensi Payung Hukum dan Anti-Dualisme
Dalam sesi pemaparan, Dato Setiawangsa II menegaskan esensi utama dari pertemuan ini adalah pembahasan mendalam mengenai rancangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang menaungi eksistensi Majelis. Lembaga ini merupakan wadah tunggal yang menaungi zuriat atau keturunan dari Sembilan Kedatukan, yang secara historis menjadi cikal bakal dan akar sejarah berdirinya Kabupaten Batu Bara.
“Kehadiran regulasi ini mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mencegah potensi fragmentasi atau dualisme organisasi di tengah masyarakat adat,” ujar Dato Setiawangsa.
Tujuannya jelas: menciptakan satu payung besar yang solid, di mana seluruh keturunan asli dapat berhimpun, berdialog, dan berkontribusi. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan Majelis dapat dilibatkan secara formal dan institusional dalam setiap formulasi kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan adat istiadat, budaya, serta hak-hak masyarakat asli.
Sinergi sebagai Jembatan Aspiratif
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Rodial menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat musyawarah dan gotong royong yang ditunjukkan oleh para tetua adat. Ia menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan, DPRD memiliki keterbatasan teknis dalam menyerap aspirasi hingga ke lapisan paling dasar (grassroot level).
Oleh karena itu, kemitraan dengan lembaga adat dipandang sebagai strategi yang sangat vital dan strategic partnership.
“Kami memandang Majelis Kedatukan Melayu Batu Bara memiliki posisi sentral sebagai intermediary institution atau jembatan yang efektif. Kami berharap lembaga ini menjadi corong penyambung lidah masyarakat, khususnya dalam menjaga dan menyalurkan nilai-nilai luhur budaya kita kepada legislatif,” tegas Rodial dengan nada diplomatis.
Komitmen Bersama Membangun Peradaban
Audiensi ini ditutup dengan pencatatan komitmen bersama untuk terus menjaga saluran komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan. Sekretaris Majelis, Muhammad Rozali, kembali menegaskan kesiapan penuh pihaknya untuk bersinergi secara maksimal dengan Pemerintah Daerah dan DPRD demi kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat Batu Bara secara luas.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Sekretaris Raisha Ramadhan, Ketua Laskar Zuriat Muhammad Yusuf, Perwakilan Kedatukan Lima Puluh Wan Elfin, Perwakilan Datuk Bogak Datuk Zulham, serta Kabid Hukum Majelis Muhammad Zein, melengkapi formasi yang menunjukkan kekompakan dan keseriusan para pemangku adat.
Sumber: Humas DPRD Kab. Batu Bara
Reporter: Erwanto
