Jakarta, Radar007.com
Kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap industri otomotif nasional dan mengancam ratusan ribu lapangan kerja di Indonesia.
Ketua Inklusi Pemuda Indonesia, Raenald Arzan Sitompul, menilai keputusan pengadaan kendaraan impor dalam jumlah besar itu bertolak belakang dengan semangat penguatan industri nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Di tengah upaya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja, keputusan impor sebesar ini justru menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi arah kebijakan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
Menurut Raenald, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur kendaraan, tetapi juga berpotensi memukul rantai industri pendukung seperti produsen komponen, distribusi, bengkel, hingga sektor jasa lainnya yang selama ini bergantung pada ekosistem otomotif nasional.
Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), impor 105.000 unit kendaraan dari India itu diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp39 triliun.
Selain itu, potensi pendapatan pekerja yang tergerus diperkirakan mencapai Rp17,38 triliun, dengan ancaman terhadap sekitar 330.000 lapangan kerja.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada keluarga pekerja yang menggantungkan hidup pada industri otomotif nasional,” tegasnya.
Raenald menilai, pengadaan menggunakan anggaran negara semestinya mengutamakan produk dalam negeri dengan memperhatikan aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta dampak ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Ia juga mempertanyakan alasan teknis yang disampaikan pihak terkait terkait keterbatasan kapasitas produksi nasional.
“Kalaupun ada keterbatasan produksi domestik, seharusnya ada kajian komprehensif dan skema transisi yang tetap memberi ruang bagi industri nasional untuk berkembang, bukan langsung memilih impor massal,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan pentingnya penguatan industri nasional, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Raenald pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Ia meminta seluruh proses pengadaan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk kajian dampak ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa setiap keputusan ekonomi negara harus berpihak pada penciptaan kerja bagi rakyat Indonesia, bukan justru memperbesar ketergantungan pada produk luar,” pungkasnya.
Penulis: Raenald Arzan Sitompul Ketua Inklusi Pemuda Indonesia
Opini dalam rangka Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026
