Tekanan Fiskal Dari Pusat Buat Kepala Daerah Menjerit , Rakyat Kecil Yang Tercekik.

banner 120x600

Oleh : Gus Takim

← Kembali

Terima kasih atas tanggapan Anda. ✨

Anggaran Ditekan, Program Terhenti, Wong Cilik Hadapi Harga dan Kebutuhan yang Makin Berat

PURWOREJO – Jeritan kepala daerah kini bukan lagi bisik-bisik.

Tekanan fiskal dari pusat yang semakin berat membuat banyak kepala daerah pontang-panting. Dampaknya berujung pada satu titik: rakyat kecil yang paling merasakan cekikan

Anggaran transfer ke daerah dipangkas. Belanja wajib naik. Sementara harga kebutuhan pokok, BBM, dan biaya hidup terus merangkak. Di tengah itu, pemerintah daerah dituntut tetap melayani.

Di atas kertas semua terlihat baik-baik saja. Tapi di lapangan, kami yang ditagih warga. Jalan rusak, puskesmas kekurangan obat, bantuan sosial telat. Kami menjerit, karena tangan kami terikat,” ucap salah satu kepala daerah di Jawa Tengah, Rabu 6 Agustus 2026.

Efek Domino Sampai ke Bawah
Tekanan fiskal ini bukan soal angka di APBD. Efeknya nyata dan menyentuh langsung ke dapur warga.

1. Program terhenti. Bedah rumah, pelatihan UMKM, perbaikan drainase, dan bantuan langsung banyak yang ditunda karena anggaran tak cukup.

2. Pelayanan melemah. Puskesmas kekurangan tenaga dan obat. Sekolah kekurangan sarana. Infrastruktur desa terbengkalai.

3. Rakyat tercekik. Pengangguran bertambah. Kerja serabutan tak cukup untuk makan. Subsidi hilang, harga naik, tapi pendapatan tetap.

Wong cilik bingung mau sambat ke siapa. Kerja sudah, tapi tetap kurang. Mau protes takut dicap musuh kebijakan, kata seorang warga di Purworejo dengan mata berkaca.

Antara Aturan dan Realita
Pemerintah pusat beralasan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional. Tapi di daerah, aturannya terasa seperti tembok. Dana sedikit, urusan banyak, dan target tetap tinggi.

Kepala daerah terjepit di tengah: atas harus patuh, bawah harus dilayani.

Jika terus begini, yang hancur bukan hanya APBD. Tapi sendi-sendi kehidupan masyarakat, lanjut sumber tersebut.

Harapan di Tengah Himpitan
Para kepala daerah berharap ada kebijakan fiskal yang lebih adil dan fleksibel. Daerah butuh ruang untuk bernafas. Butuh anggaran yang benar-benar sampai ke rakyat, bukan habis untuk beban administratif.

Karena kemerdekaan akan terasa hampa, jika rakyatnya masih kelaparan.
Dan pembangunan akan kehilangan makna, jika yang membangun justru tak punya daya untuk bertahan.

Jangan biarkan kami berteriak sendirian. Dengarlah jerit dari desa. Karena di sanalah Indonesia yang sesungguhnya berada.

Tim Redaksi

www.radar007.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *